Dibiayai Pajak, Cek Kesehatan Gratis Sudah Jangkau 5,3 Juta Orang

"Dari sisi jangkauan, seingat saya ini sudah di atas makan bergizi gratis," katanya dalam rapat bersama Komisi IX DPR, dikutip pada Kamis (15/5/2025).

Budi mengatakan program cek kesehatan gratis rata-rata dimanfaatkan oleh sebanyak 187.000 orang per hari. Angka tersebut diperkirakan bakal melonjak ketika program cek kesehatan gratis mulai menjangkau sekolah mulai Juli 2025.

Dia menjelaskan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Tantangan utamanya, belum semua kepala daerah aktif mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis.

Pemerintah semula memperkirakan pemanfaatan program cek kesehatan gratis terbanyak adalah provinsi dengan populasi terbesar, yakni Jawa Barat. Namun, pemanfaatan program ini di Jawa Barat hanya menempati posisi ketiga terbanyak setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Ini sangat tergantung dari leadership dari kepala daerah," ujarnya.

Kemenkes telah menyerahkan data pemanfaatan program kesehatan gratis kepada Kementerian Dalam Negeri dan para gubernur. Dengan dukungan para gubernur, cakupan program cek kesehatan gratis diharapkan terus meluas.

Di sisi lain, program cek kesehatan gratis juga terkendala oleh sebaran dokter yang belum merata. Sebab setelah dilakukan cek kesehatan gratis, para peserta yang tidak sehat akan diarahkan untuk menjalani perawatan.

Beberapa persoalan kesehatan yang ditemukan dari cek kesehatan gratis antara lain 30% balita mengalami masalah gigi, serta sekitar 80% lansia memiliki persoalan kesehatan seperti hipertensi dan gula darah tinggi.

Budi menegaskan Kemenkes akan terus mendorong perluasan jangkauan program cek kesehatan gratis. Dengan program tersebut, kualitas kesehatan masyarakat diharapkan juga makin membaik.

"Mudah-mudahan masyarakat kita tetap sehat dan kita mencegah masyarakat jangan sampai sakit," imbuhnya.

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak.

Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di dalamnya juga termasuk pendapatan daerah yang disumbang oleh pajak daerah, retribusi daerah, hingga pendapatan dari transfer pemerintah pusat (berasal dari APBN). (dik)