Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:43 WIB
FILIP DEBELVA, HEAD OF THE KU LEUVEN TAX LAW INSTITUTE:
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:00 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Komunitas
Kamis, 15 Mei 2025 | 11:37 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Fokus
Reportase

Ditolak Peternak, Negara Ini Akhirnya Batal Pajaki Sendawa Sapi

A+
A-
1
A+
A-
1
Ditolak Peternak, Negara Ini Akhirnya Batal Pajaki Sendawa Sapi

Ilustrasi. Foto udara suasana Pasar Hewan Jonggol jelang Idul Adha di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/6/2024). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa.

WELLINGTON, DDTCNews – Pemerintah Selandia Baru akhirnya membatalkan rencana untuk mengenakan pajak terhadap hewan ternak yang bersendawa, khususnya sapi.

Menteri Pertanian Todd McClay mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan aspirasi peternak yang merasa bakal dirugikan karena kebijakan pajak tersebut. Untuk itu, pemerintah akan memikirkan strategi lain dalam menurunkan emisi karbon tanpa menambah beban peternak.

"Itulah sebabnya kami fokus untuk menemukan alat dan teknologi praktis bagi petani kami untuk mengurangi emisi dengan cara yang tidak mengganggu produksi atau ekspor," katanya, dikutip pada Minggu (16/6/2024).

Baca Juga: Belajar USKP A Materi KUP, PPSP, dan PP? Ini Bahan yang Bisa Anda Baca

McClay menuturkan pemerintah tetap berkomitmen menurunkan emisi karbon secara bertahap. Meski demikian, lanjutnya, kebijakan penurunan emisi karbon ini tidak akan menyasar kelompok petani dan peternak.

Dia menjelaskan pemerintah bahkan berencana mengecualikan pertanian dari skema perdagangan emisi serta memikirkan alternatif solusi untuk mengurangi gas metana.

Kebijakan tersebut juga dinilai sejalan dengan janji Partai Nasional yang mengusung Christopher Luxon. Janji ini disampaikan sebagai respons atas rencana pemerintah sebelumnya untuk mengenakan pajak atas emisi pertanian mulai 2025.

Baca Juga: Belajar USKP A Soal PPh OP dan SPT PPh OP? Coba Baca-Baca Artikel Ini

Koalisi Luxon juga menyatakan rencana menginvestasikan NZ$400 juta atau Rp3,99 triliun untuk komersialisasi teknologi pengurangan emisi, serta meningkatkan pendanaan untuk New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre senilai NZ$50,5 juta atau Rp504 miliar.

Seperti dilansir aljazeera.com, rencana memajaki sendawa sapi pertama kali dikemukakan oleh pemerintahan Jacinda Ardern yang diusung Partai Buruh pada 2022. Rencana kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mencapai target net-zero emission pada 2050. (rig)

Baca Juga: Pajak Minimum Global Berlaku, DDTC Dorong PMN Fokus Capacity Building

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : selandia baru, pajak, pajak internasional, emisi karbon, pajak sendawa sapi, peternak, petani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 Mei 2025 | 19:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Kinerja PNBP Migas Bergantung ke Hal-Hal yang Fluktuatif, Apa Saja?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:00 WIB
CORETAX SYSTEM

WP Diberi Waktu 14 Hari untuk Tanggapi SP2DK, Bisa Lewat Coretax?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah KPP, Status Wajib Pajak Kriteria Tertentu Perlu Diajukan Ulang?

berita pilihan

Kamis, 15 Mei 2025 | 19:30 WIB
MATERI USKP I/2025

Belajar USKP A Materi KUP, PPSP, dan PP? Ini Bahan yang Bisa Anda Baca

Kamis, 15 Mei 2025 | 18:55 WIB
MATERI USKP I/2025

Belajar USKP A Soal PPh OP dan SPT PPh OP? Coba Baca-Baca Artikel Ini

Kamis, 15 Mei 2025 | 18:16 WIB
STRATEGIC DIALOGUES - DDTC FRA

Pajak Minimum Global Berlaku, DDTC Dorong PMN Fokus Capacity Building

Kamis, 15 Mei 2025 | 17:00 WIB
VIETNAM

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk Perusahaan Media

Kamis, 15 Mei 2025 | 16:30 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Sedang Proses Aksesi ke OECD, Prabowo Minta Dukungan PM Australia

Kamis, 15 Mei 2025 | 16:15 WIB
LITERATUR PAJAK

Mengenal Kualifikasi PKP dan Kewajibannya dalam Sistem PPN Indonesia

Kamis, 15 Mei 2025 | 15:30 WIB
INVESTASI

Marak Pemalakan, BKPM Minta Semua Pihak Jaga Iklim Investasi

Kamis, 15 Mei 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Sebut Ekonomi Bisa Stabil pada 2026 Jika APBN Fokus untuk Ini