Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

DJP Perinci Cara Pengajuan Angsuran PPh Final Revaluasi Aktiva Tetap

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP Perinci Cara Pengajuan Angsuran PPh Final Revaluasi Aktiva Tetap

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews –Ditjen Pajak (DJP) mempertegas ketentuan pengajuan angsuran pembayaran pajak penghasilan (PPh) final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap melalui Perdirjen Pajak No.PER-8/PJ/2025.

Merujuk Pasal 63 ayat (1) PER-8/PJ/2025, perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus PPh yang bersifat final dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran maksimal selama 12 bulan. Adapun kondisi keuangan yang dimaksud, yaitu tengah mengalami kerugian komersial atau kesulitan likuiditas.

“Kondisi keuangan...yaitu perusahaan mengalami: a. kerugian komersial; dan b. kesulitan likuiditas, selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum permohonan...disampaikan” bunyi penggalan Pasal 63 ayat (2) PER-8/PJ/2025, dikutip pada Kamis (5/6/2025).

Baca Juga: Solusi Gagal Bikin Bukti Potong di Coretax karena NIK Tak Ditemukan

Kerugian komersial yang dimaksud mengacu pada kondisi ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba operasi bersih karena jumlah beban operasi melebihi jumlah laba kotor.

Sementara itu, kesulitan likuiditas merupakan kondisi ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.

Sesuai dengan ketentuan, perusahaan dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran PPh Final atas selisih lebih revaluasi sepanjang telah mengalami kerugian komersial atau kesulitan likuiditas setidaknya selama 2 tahun berturut-turut.

Baca Juga: Aturan Baru Layanan Administrasi Pajak Era Coretax, Unduh di Sini!

Untuk membuktikan kondisi keuangannya, perusahaan harus melampirkan salinan digital (softcopy) laporan keuangan 2 tahun buku terakhir sebelum revaluasi aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Pengajuan permohonan persetujuan pembayaran PPh final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap secara angsuran itu diajukan secara elektronik via coretax administration system. Permohonan tersebut diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan revaluasi aktiva tetap perusahaan.

Atas permohonan pembayaran secara angsuran, dirjen pajak akan melakukan penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut, dirjen pajak akan memutuskan apakah menyetujui seluruh/sebagian atau menolak permohonan angsuran dengan menerbitkan surat keputusan.

Baca Juga: SPT Tahunan Era Coretax, Ada 7 Tabel Harta yang Bisa Diisi WP OP

Surat keputusan persetujuan atau penolakan angsuran itu diberikan bersamaan dengan penerbitan surat keputusan persetujuan atau penolakan revaluasi aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Sebagai informasi, revaluasi (penilaian kembali) aktiva tetap adalah kegiatan perhitungan kembali nilai sebuah aktiva tetap sesuai harga pasar atau harga wajar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan.Simak Apa Itu Revaluasi Aktiva Tetap?

Revaluasi biasanya dilakukan apabila nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Hal itu dapat disebabkan oleh kenaikan nilai aktiva tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lainnya.

Baca Juga: WP Bisa Ajukan Pembebasan Pemotongan/Pemungutan PPh Lewat Coretax

Revaluasi aktiva tetap ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak badan karena akan berpengaruh pada nilai aset mereka, pelaporan akuntansi, serta laporan yang berhubungan dengan pajak.

Atas selisih lebih antara nilai revaluasi dengan nilai buku fiskal dianggap sebagai keuntungan dan menjadi objek pengenaan PPh final dengan tarif 10%. Kendati demikian, perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus PPh final yang terutang dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran.

Opsi pembayaran secara angsuran sebelumnya telah diatur dalam PMK 79/2008 dan PER-12/PJ./2009. Namun, kedua beleid tersebut belum memerinci kriteria kondisi keuangan yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan angsuran. (dik)

Baca Juga: PER-11/PJ/2025 Turut Atur Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT Tahunan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PER-8/PJ/2025, coretax administration system, coretax, pengajuan permohonan revaluasi aktiva tetap, revaluasi aktiva tetap

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Juni 2025 | 09:30 WIB
PER-11/PJ/2025

Aturan Baru SPT hingga Faktur Pajak era Coretax, Download di Sini!

Senin, 02 Juni 2025 | 17:00 WIB
PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025 Perinci Syarat Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Senin, 02 Juni 2025 | 16:30 WIB
PER-8/PJ/2025

Coretax Akomodasi Pemberitahuan Pembukuan Pakai Bahasa Inggris

Senin, 02 Juni 2025 | 15:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Mei 2025

berita pilihan

Jum'at, 06 Juni 2025 | 15:30 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (5)

Penyebab Terbitnya SKP Kurang Bayar Tambahan dan Konsekuensinya

Jum'at, 06 Juni 2025 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Gagal Bikin Bukti Potong di Coretax karena NIK Tak Ditemukan

Jum'at, 06 Juni 2025 | 13:00 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kemenperin Siapkan Regulasi Kawasan Industri Tertentu

Jum'at, 06 Juni 2025 | 12:30 WIB
SE-4/PJ/2025

DJP Rilis Surat Edaran terkait MLI antara Indonesia dan Ukraina

Jum'at, 06 Juni 2025 | 12:00 WIB
REALISASI INVESTASI

Airlangga Ajak Investor Swiss Tanam Modal di Sektor Industri Ini

Jum'at, 06 Juni 2025 | 11:30 WIB
KABUPATEN JAYAPURA

Pemda Ancam Hotel dan Restoran yang Tidak Aktifkan Alat Perekam Pajak

Jum'at, 06 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Wajib Pajak yang Harus Laporkan SPT Tahunan Elektronik

Jum'at, 06 Juni 2025 | 10:30 WIB
KALIMANTAN TENGAH

Tunggakan Pajak Kendaraan di Provinsi Ini Tembus Rp1,8 Triliun

Jum'at, 06 Juni 2025 | 09:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Optimalkan Penagihan Aktif, Kanwil Jakbar Kolaborasi dengan Perbankan