Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Aturan Baru SPT hingga Faktur Pajak era Coretax, Download di Sini!

A+
A-
20
A+
A-
20
Aturan Baru SPT hingga Faktur Pajak era Coretax, Download di Sini!

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews -- Ditjen Pajak (DJP) resmi menerbitkan peraturan yang memerinci format dan ketentuan pengisian SPT, bukti potong, hingga faktur pajak pada era coretax administration system. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak No. PER-11/PJ/2025.

Beleid tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan beragam ketentuan teknis pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan bea meterai, pasca-berlakunya coretax administration system. Penyesuaian ketentuan perlu dilakukan lantaran peraturan terdahulu belum mengakomodasi implementasi coretax.

"Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan dan melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis mengenai pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan bea meterai,” bunyi salah satu pertimbangan PER-11/PJ/2025, dikutip pada Selasa (3/6/2025).

Baca Juga: PER-11/PJ/2025 Berlaku, Jumlah Lampiran SPT Tahunan Badan Bertambah

Penyesuaian yang dilakukan di antaranya terkait dengan bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, SPT Masa Bea Meterai, dan SPT Tahunan PPh. PER-11/PJ/2025 juga mengatur ulang ketentuan seputar penyampaian, penerimaan dan pengolahan SPT.

Ada pula penyesuaian ketentuan bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi bank, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), wajib pajak masuk bursa, serta wajib pajak lainnya.

Selain itu, PER-11/PJ/2025 juga memperjelas ketentuan perhitungan besarnya PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Misal, perhitungan PPh Pasal 25 pada saat wajib pajak memiliki kompensasi kerugian,

Baca Juga: Omzet Tembus Rp4,8 M Tengah Tahun, Sampai Kapan Boleh Pakai PPh 0,5%?

Ada pula pengaturan tentang kewajiban serta saat pembuatan faktur pajak, keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisiannya, tata cara pembuatan faktur pajak, hingga tata cara pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak.

PER-11/PJ/2025 juga telah melampirkan beragam contoh format serta petunjuk pengisian SPT, bukti potong, dan faktur pajak. Adapun PER-11/PJ/2025 berlaku mulai 22 Mei 2025. Berlakunya beleid tersebut sekaligus mencabut beragam ketentuan terdahulu.

Secara lebih terperinci, PER-11/PJ/2025 terdiri atas 10 bab dan 147 pasal pasal. Berikut perinciannya.

Baca Juga: PKP Pilih Tak Kreditkan Pajak Masukan, FP Tetap Harus Dilaporkan

BAB I KETENTUAN UMUM

· Pasal 1: beragam definisi istilah dalam PER-11/PJ/2025

· Pasal 2 ruang lingkup pengaturan PER-11/PJ/2025

Baca Juga: Coretax Akomodasi Perubahan Bahasa dan Mata Uang dalam Pembukuan

BAB II BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPT MASA PPh

· Bagian Kesatu: SPT Masa PPh Pasal 21/26

o Paragraf 1: Ketentuan Umum SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Pasal 3 – Pasal 5)

Baca Juga: Pengajuan Permohonan Revaluasi Aktiva Tetap Kini via Coretax

o Paragraf 2: Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 (Pasal 6 – Pasal 10)

o Paragraf 3: Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Pasal 11 – Pasal 13)

· Bagian Kedua: SPT Masa PPh Unifikasi

Baca Juga: Kurs Pajak: Rupiah Berlanjut Menguat Atas Nyaris Semua Negara Mitra

o Paragraf 1: Ketentuan Umum SPT Masa PPh Unifikasi (Pasal 14 – Pasal 16)

o Paragraf 2: Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi (Pasal 17 – Pasal 21)

o Paragraf 3: Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi (Pasal 22 – Pasal 26)

Baca Juga: Tampilan Baru Formulir SPT Tahunan, Satu untuk Semua WP Orang Pribadi

· Bagian Ketiga: Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Pasal 27 – Pasal 28)

BAB III BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPT MASA PPN

· Bagian Kesatu: Ketentuan Umum SPT Masa PPN (Pasal 29)

Baca Juga: BKP Dikirim ke Kawasan PPN Tak Dipungut, FP Harus Diisi Alamat Ini

· Bagian Kedua: Faktur Pajak

o Paragraf 1: Ketentuan Umum Faktur Pajak (Pasal 30)

o Paragraf 2: Kewajiban dan Saat Pembuatan Faktur Pajak (Pasal 31 – Pasal 32)

Baca Juga: Faktur Pajak Uang Muka Tak Sesuai PER-11, PKP Diimbau Buat Pengganti

o Paragraf 3: Keterangan dalam Faktur Pajak dan Ketentuan Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (Pasal 33 – Pasal 39)

o Paragraf 4: Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak (Pasal 40 – Pasal 47)

o Paragraf 5: Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Pembatalan Faktur Pajak (Pasal 48 – Pasal 50)

Baca Juga: Ajukan Perubahan Data KLU di Coretax, Butuh Waktu Berapa Lama?

o Paragraf 6: Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (Pasal 51 – Pasal 55)

o Paragraf 7: Persyaratan Formal dan Material Faktur Pajak, Faktur Pajak Tidak Lengkap, Faktur Pajak Terlambat Dibuat, dan Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat (Pasal 56 – Pasal 59)

o Paragraf 8: Pelaporan Faktur Pajak (Pasal 60)

Baca Juga: Calon Kepala Daerah Kini Bisa Ajukan Tax Clearance via Coretax

o Paragraf 9: Pembuatan Faktur Pajak dalam Keadaan Kahar (Pasal 61)

· Bagian Ketiga: Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak (Pasal 62 – Pasal 70)

· Bagian Keempat: Jenis SPT Masa PPN

Baca Juga: DJP Resmi Seragamkan Formulir SPT Tahunan untuk WP Orang Pribadi

o Paragraf 1: SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 71 – Pasal 72)

o Paragraf 2: SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 73 – Pasal 74)

o Paragraf 3: SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain, yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak (Pasal 75 – Pasal 76)

Baca Juga: PER-8/PJ/2025 Atur Tata Cara Perubahan Metode Pembukuan dan Tahun Buku

BAB IV BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPT MASA BEA METERAI (Pasal 77 – Pasal 79)

BAB V BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh

· Bagian Kesatu: Ketentuan Umum SPT Tahunan PPh (Pasal 80)

Baca Juga: Salah Tahun tapi Telanjur Setor PPh Final UMKM, Bisa Pemindahbukuan?

· Bagian Kedua: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Pasal 81 – Pasal 83)

· Bagian Ketiga: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Pasal 84 – Pasal 89)

BAB VI BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI BANK, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, SERTA WAJIB PAJAK LAINNYA (Pasal 90 – Pasal 94)

Baca Juga: Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan PKP Menurut VAT Directive

BAB VII PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SPT

· Bagian Kesatu: Kewajiban Wajib Pajak (Pasal 95)

· Bagian Kedua: Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh (Pasal 96 – Pasal 98)

Baca Juga: Kriteria WP Pajak Penghasilan Tertentu yang Tidak Wajib Lapor SPT

· Bagian Ketiga: tidak ada

· Bagian Keempat: Tata Cara Penyampaian SPT (Pasal 99 –Pasal 102)

· Bagian Kelima: Pengecekan Validitas NPWP dan Penelitian SPT (Pasal 103 – Pasal 104)

Baca Juga: Menunggu Kemanjuran Stimulus Rp24 Triliun untuk Dorong Konsumsi

· Bagian Keenam: Penerimaan SPT secara Elektronik (Pasal 105 – Pasal 106)

· Bagian Ketujuh: Penerimaan SPT secara Langsung (Pasal 107)

· Bagian Kedelapan: Penerimaan SPT Melalui Pos atau Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan Bukti Pengiriman Surat (Pasal 108)

Baca Juga: PPN Tiket Pesawat DTP Hadir Lagi, Anggarannya Rp430 Miliar

· Bagian Kesembilan: Pengolahan SPT (Pasal 109 – Pasal 111)

· Bagian Kesepuluh: Pengecualian Penyampaian SPT (Pasal 112)

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Baca Juga: PER-11/PJ/2025 Perinci Syarat Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

· Bagian Kesatu: Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dalam Hal-hal Tertentu (Pasal 113 – Pasal 121)

· Bagian Kedua: Hal-hal Lain mengenai Faktur Pajak dan SPT (Pasal 122 – Pasal 129)

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 130 – Pasal 144)

Baca Juga: Coretax Akomodasi Pemberitahuan Pembukuan Pakai Bahasa Inggris

BAB X KETENTUAN PENUTUP (Pasal 145 – Pasal 147)

Untuk membaca PER-11/PJ/2025.secara lengkap, Anda dapat mengunduh (download) melalui situs web Perpajakan DDTC. (dik)

Baca Juga: Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Mei 2025

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PER-11/PJ/2025, SPT, PPN, PPnBM, PPh, PPh Pasal 25, bea meterai, coretax, coretax administration system

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Juni 2025 | 15:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Mei 2025

Senin, 02 Juni 2025 | 14:42 WIB
PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025 Ubah Format Induk dan Lampiran SPT Masa PPh Unifikasi

Senin, 02 Juni 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jasa Angkutan Umum Pelat Kuning Bebas PPN? Ini Kata Kring Pajak

Senin, 02 Juni 2025 | 11:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

DJP Jakarta Selatan II Gelar Sosialisasi PPh Profesi Dokter

berita pilihan

Rabu, 04 Juni 2025 | 19:30 WIB
PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025 Berlaku, Jumlah Lampiran SPT Tahunan Badan Bertambah

Rabu, 04 Juni 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Omzet Tembus Rp4,8 M Tengah Tahun, Sampai Kapan Boleh Pakai PPh 0,5%?

Rabu, 04 Juni 2025 | 18:00 WIB
THAILAND

Dipantau Ketat, Otoritas Ingatkan Influencer Patuh Pajak

Rabu, 04 Juni 2025 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bahlil: Sektor Energi Akan Buka 6,2 Juta Lapangan Kerja hingga 2030

Rabu, 04 Juni 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diberikan Selektif, 18,3 Juta Orang Bakal Dapat Bantuan Beras

Rabu, 04 Juni 2025 | 16:00 WIB
KOTA SURABAYA

Pemkot Wajibkan Pemilik Usaha Sediakan Jukir Resmi dan Bayar Pajak

Rabu, 04 Juni 2025 | 15:30 WIB
PER-11/PJ/2025

PKP Pilih Tak Kreditkan Pajak Masukan, FP Tetap Harus Dilaporkan