Fiskus Jelaskan Pentingnya Legalitas Usaha dalam Aspek Perpajakan

"Dengan berbadan hukum, pelaku UMK akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat memperoleh manfaat dari berbagai insentif pajak yang diberikan kepada UMKM," katanya dikutip dari situs web DJP, Kamis (8/5/2025).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran pelaku UMK mengenai legalitas usaha, Tobagus berharap kepatuhan pajak pelaku UMK makin membaik ke depannya sehingga mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Riau, Dewi Sri Wahyuni memberikan materi mengenai legalitas usaha melalui pendirian perseroan perorangan.

“Legalitas melalui perseroan perorangan dan social enterprise akan mendorong kemudahan berusaha, perlindungan hukum, serta memperluas akses terhadap pembiayaan dan kemitraan bisnis,” ujarnya.

Sebagai informasi, pelaku UMKM yang berbadan hukum sebagai perseroan perorangan dapat turut memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022.

Tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% diberikan kepada perseroan perorangan dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Adapun kangka waktu pemanfaatan PPh final untuk perseroan perorangan paling lama 4 tahun. (rig)