Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 30 Mei 2025 | 14:30 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (2)
Jum'at, 30 Mei 2025 | 13:31 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 30 Mei 2025 | 09:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 29 Mei 2025 | 13:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (1)
Komunitas
Selasa, 27 Mei 2025 | 13:32 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR
Senin, 26 Mei 2025 | 09:27 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Kamis, 22 Mei 2025 | 17:43 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Kamis, 22 Mei 2025 | 10:30 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
Fokus
Reportase

Intip Profil Pajak Negara Tempat Syuting Film Pirates of the Caribbean

A+
A-
0
A+
A-
0
Intip Profil Pajak Negara Tempat Syuting Film Pirates of the Caribbean

Ilustrasi.

ST. VINCENT AND THE GRENADINES atau dikenal juga sebagai Saint Vincent adalah negara kepulauan di Karibia Timur. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 389 kilometer persegi (km2), terdiri atas pulau utama Saint Vincent dan 32 pulau kecil lain yang dikenal sebagai Grenadines.

Selayaknya negara kepulauan lain, negara bermata uang east caribbean dolar (XCD) ini tersohor akan keindahan alamnya. Bahkan, negara yang beribu kota di Kingstown ini menjadi salah satu lokasi syuting dari film Pirates of the Caribbean.

Untuk itu, jasa terkait dengan industri pariwisata menjadi salah satu penopang ekonomi Saint Vincent. Selain itu, negara yang dihuni oleh sekitar 104.300 penduduk pada 2023 ini mengandalkan pertanian yang didominasi oleh produksi pisang sebagai penggerak ekonominya.

Baca Juga: Negosiasi Dimulai Lagi, Trump Tunda Bea Masuk 50% atas Barang Eropa

Seperti halnya negara lain, Saint Vincent mengenakan pajak penghasilan (PPh) badan, PPh orang pribadi, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun otoritas yang bertanggung jawab untuk memungut dan mengelola PPh dan PPN adalah The Inland Revenue Department.

PPh Badan di Saint Vincent

Dari sisi PPh badan, suatu perusahaan dianggap sebagai residen pajak apabila terdaftar sebagai badan hukum di Saint Vincent, dikelola dan dikendalikan di Saint Vincet, atau memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Saint Vincent.

Perusahaan residen dikenakan PPh atas penghasilannya dari seluruh dunia. Sementara itu, perusahaan nonresiden hanya dikenakan PPh atas penghasilan yang diperoleh atau bersumber dari Saint Vincet. Secara umum, tarif PPh badan yang berlaku adalah 28%. Selain itu, ada pula tarif PPh badan khusus sebesar 29% yang berlaku untuk hotel.

Baca Juga: Pacu Investasi, Uni Emirat Arab Bebaskan BUMN Asing dari PPh Badan

PPh Orang Pribadi di Saint Vincent

Dari sisi PPh orang pribadi, seseorang dianggap sebagai residen pajak apabila memiliki tempat tinggal tetap di Saint Vincent atau secara fisik hadir di Saint Vincent setidaknya selama 183 hari dalam satu tahun kalender.

Serupa dengan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan, orang pribadi residen dikenakan pajak atas penghasilannya dari seluruh dunia. Sementara itu, orang pribadi nonresiden dikenakan PPh atas penghasilanya yang diterima dari Saint Vincent.

Orang pribadi dikenakan PPh dengan tarif progresif. Ada 3 jenjang tarif yang berlaku tergantung pada penghasilan kena pajaknya. Berikut perincian tarif PPh orang pribadi yang berlaku untuk orang pribadi di Saint Vincent.

Baca Juga: Dorong WP Taruh Dolar di Dalam Negeri, Otoritas Ini Berikan Insentif


Withholding Tax di Saint Vincent

Dari sisi withholding tax, Saint Vincent tidak mengenakan pajak atas penghasilan berupa dividen. Selanjutnya, penghasilan berupa bunga dan royalti yang diterima residen pajak baik orang pribadi maupun badan tidak dikenakan pajak.

Sementara itu, bunga dan royalti yang diterima orang pribadi nonresiden dan badan nonresiden dikenakan pajak dengan tarif sebesar 20%. Tarif tersebut bisa berlaku lebih rendah berdasarkan ketentuan tax treaty.

Baca Juga: Negosiasi dengan Uni Eropa Gagal, AS Siap Kenakan Bea Masuk 50 Persen

PPN di Saint Vincent

Negara penganut sistem pemerintahan parlementer dan monarki konstitusional ini menerapkan PPN dengan tarif umum sebesar 16%. Selain itu, ada tarif PPN khusus sebesar 11% yang berlaku atas barang dan jasa yang disediakan oleh hotel dan penyewaan dermaga dari marina dan galangan kapal.

Secara umum, St. Vincent dan Grenadines tidak memiliki ketentuan khusus terkait dengan transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign company (CFC), dan general anti-avoidance rules (GAAR).

Selain itu, St. Vincent dan Grenadines belum turut berkomitmen dalam penerapan Pilar 2 OECD. Dari sisi tax treaty, St. Vincent dan Grenadine tercakup dalam perjanjian pajak multilateral Caribbean Community (CARICOM).

Baca Juga: DPR Setujui RUU Pajak Trump, PTKP dan Kredit Pajak Bakal Dinaikkan


(sap)

Baca Juga: Ditolak AS, Prospek Tercapainya Konsensus Pilar 1 Suram

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Profil Negara, Saint Vincent, pajak internasional, aturan pajak negara lain

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 06 Mei 2025 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100% atas Impor Film

Selasa, 06 Mei 2025 | 13:30 WIB
MALAYSIA

Gara-Gara Trump, Malaysia Tunda Perluasan Objek Pajak Konsumsi

Minggu, 04 Mei 2025 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Nego Tarif Bea Masuk Resiprokal, AS Minta Eropa Cabut Pajak Digital

berita pilihan

Jum'at, 30 Mei 2025 | 14:30 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (2)

Ketentuan Penerbitan SKPKB

Jum'at, 30 Mei 2025 | 14:00 WIB
NOTA DINAS No.ND-4/PJ/PJ.02/2025

DJP Terbitkan Nota Dinas soal Perlakuan PPh atas Pengelolaan Rusun

Jum'at, 30 Mei 2025 | 13:31 WIB
LITERATUR PAJAK

Muncul di Publikasi Global, Dua Profesional DDTC Ulas Sengketa Pajak

Jum'at, 30 Mei 2025 | 12:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Bakal Layangkan Surat Teguran dan Tagihan ke Wajib Pajak

Jum'at, 30 Mei 2025 | 11:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA

Setoran Penerimaan Pajak di Jakarta Turun 5 Persen, PPN Paling Anjlok

Jum'at, 30 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tugas dan Fungsi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu

Jum'at, 30 Mei 2025 | 10:30 WIB
PER-11/PJ/2025

Bikin Faktur Pajak Lewat Aplikasi Lama, PER-03/PJ/2022 Tetap Berlaku

Jum'at, 30 Mei 2025 | 10:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Ditolak Rakyat, Negara Ini Batalkan Rencana Kenaikan PPN

Jum'at, 30 Mei 2025 | 09:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Penyerahan CPO