Kejar Penerimaan Pajak Daerah, Pemkot Ini Andalkan Usaha Katering

"Karenanya pengusaha katering dan penyedia jasa boga untuk [harus] menyetor pajak terhadap transaksi yang sudah terlaksana," katanya, dikutip pada Jumat (6/12/2024).

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak 10/2023 mengatur pengenaan PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman dengan tarif sebesar 10%.

Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman ini meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; serta penyedia jasa boga atau katering.

Meski demikian, perda turut mengatur pengecualian dari objek PBJT yakni penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2 juta per bulan; dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Ruli mengatakan pemkot berupaya mendorong pengusaha katering yang memenuhi kriteria untuk memungut PBJT atas makanan dan minuman. Menurutnya, pajak dari katering berpotensi menjadi salah satu penopang PAD Kota Pontianak.

Menurutnya, Bapenda juga telah membuat inovasi digital untuk memudahkan wajib pajak dalam menyetorkan pajak daerah yang telah dipungut."Inovasi PAD berupa akselerasi transaksi digital sesuai visi Kota Pontianak yaitu peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat didukung dengan teknologi informasi dan aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas," ujarnya dilansir berkatnewstv.com. (sap)