Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

Kembangkan Bisnis UMKM, Kemenkeu Vietnam Kaji Pemberian Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Kembangkan Bisnis UMKM, Kemenkeu Vietnam Kaji Pemberian Insentif Pajak

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam tengah mengkaji keringanan pajak untuk pelaku UMKM.

Menteri Keuangan Nguyen Van Thang mengatakan pemerintah memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan UMKM. Salah satu kebijakan yang dapat diberikan yakni melalui pemberian insentif pajak.

"Keringanan pajak yang diusulkan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi biaya dan pungutan guna mendukung pengembangan usaha," katanya, dikutip pada Minggu (9/3/2025).

Baca Juga: Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Thang menuturkan akan segera membicarakan usulan keringanan pajak ini kepada Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Menurutnya, kebijakan strategis seperti pemberian insentif pajak membutuhkan pembahasan di tingkat kabinet.

Dia menjelaskan telah menerima berbagai rekomendasi dari pelaku UMKM. Selain keringanan pajak, pelaku UMKM juga mengusulkan reformasi administratif dan iklim berusaha sehingga lebih transparan untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Sementara itu, Ketua Asosiasi UMKM Vietnam Nguyen Van Than menilai pemotongan tarif pajak akan membantu melonggarkan arus kas pelaku UMKM. Menurutnya, insentif ini bakal mendorong pertumbuhan UMKM di Vietnam.

Baca Juga: Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

"Dengan keringanan pajak, arus kas UMKM akan lebih longgar sehingga dapat mengembangkan usahanya," ujarnya seperti dilansir tuoitrenews.vn.

Tahun lalu, Kemenkeu sempat berencana mengusulkan penurunan tarif PPh badan untuk pelaku UMKM menjadi 15% - 17% dari tarif normal 20%. Usulan ini untuk mendukung perkembangan pelaku UMKM.

Dalam draf RUU PPh Badan disebutkan usulan tarif pajak 15% untuk usaha dengan total penghasilan tidak lebih dari VND3 miliar atau sekitar Rp1,9 miliar dan tarif pajak 17% untuk usaha dengan total penghasilan lebih dari VND3 miliar, tetapi tidak lebih dari VND50 miliar atau Rp31,6 miliar. (rig)

Baca Juga: Ada Insentif Pajak untuk Perusahaan yang Pakai Bus dan Truk Listrik

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : vietnam, pajak, pajak internasional, insentif pajak, UMKM, iklim berusaha

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Via Aplikasi Shopee

Kamis, 17 April 2025 | 16:30 WIB
KONSULTAN PAJAK

Baru Dapat Izin 2024, Konsultan Pajak Boleh Kosongkan Realisasi PPL

Kamis, 17 April 2025 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Perlu Antisipasi Dampaknya ke Pajak

Kamis, 17 April 2025 | 15:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Tingkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Badan, DJP Lakukan Berbagai Upaya

berita pilihan

Sabtu, 19 April 2025 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Sabtu, 19 April 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

Sabtu, 19 April 2025 | 11:35 WIB
KOLABORASI LeIP-DDTC

Gratis 25 Buku Terbaru DDTC untuk PERTAPSI! Beri Komentar Terbaik Anda

Sabtu, 19 April 2025 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Siapa yang Masuk Keluarga Sedarah dan Semenda dalam Aturan Pajak?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:30 WIB
PMK 81/2024

Ketentuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes, Apa yang Berubah?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Masih Bisa Perpanjang Waktu Lapor SPT Tahunan, Tambah 2 Bulan

Sabtu, 19 April 2025 | 09:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

DPR Khawatir Efek Lemahnya Daya Beli Merembet ke Kinerja Cukai Rokok

Sabtu, 19 April 2025 | 09:05 WIB
LAPORAN FOKUS

Meluruskan Fungsi Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Yudisial