Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

Luhut: Penerimaan Pajak Bisa Naik Jika Tata Kelola Sawit Masuk SIMBARA

A+
A-
1
A+
A-
1
Luhut: Penerimaan Pajak Bisa Naik Jika Tata Kelola Sawit Masuk SIMBARA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyampaikan paparan dalam konferensi pers Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai tata komoditas kelola kelapa sawit perlu diperbaiki melalui penerapan sistem seperti Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA).

Luhut mengatakan SIMBARA telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola komoditas melalui integrasi sistem. Menurutnya, sistem serupa juga dapat diterapkan untuk kelapa sawit sejalan dengan perbaikan data untuk meningkatkan penerimaan pajak.

"Data ini kami lengkapi dan dengan data ini maka nanti penerimaan pajak akan jauh lebih banyak," katanya, dikutip pada Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Airlangga Jamin Impor Pangan dari AS Tak Ganggu Agenda Swasembada

Luhut mengatakan penerapan SIMBARA bermula dari komoditas batu bara, serta sudah diperluas untuk timah dan nikel. Menurutnya, sistem SIMBARA juga perlu diterapkan untuk komoditas selain mineral dan batu bara, terutama kelapa sawit.

Dia menjelaskan pemerintah sedang berupaya memperbaiki tata kelola komoditas kelapa sawit melalui perbaikan data. Menurutnya, lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini tercatat mencapai 17 juta hektare, lebih besar dari data awal seluas 12 juta hektare.

Sejalan dengan perbaikan data dan tata kelola, Luhut meyakini kontribusi komoditas SDA pada penerimaan negara juga dapat ditingkatkan. Dia pun berharap semua kementerian mendukung upaya tersebut dengan menyediakan data yang dibutuhkan.

Baca Juga: Tekstil Indonesia Bisa Kena Bea Masuk 47%, Airlangga Minta AS Turunkan

"Sekarang ada Kementerian yang saya lihat datanya tidak diberikan, saya laporkan pada presiden terpilih. Ini harus diperbaiki dengan cara audit BPKP," ujarnya.

Pengembangan SIMBARA telah dimulai pada 2020 atas kerja sama Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.

SIMBARA merupakan ekosistem pengawasan dan pengelolaan sektor minerba yang terbentuk dari hasil integrasi sistem dan data. Proses bisnis yang tercakup pada sistem ini mulai dari perencanaan penambangan, pengolahan, pemurnian dan penjualan komoditas minerba, serta yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance di pelabuhan.

Baca Juga: Berakhir pada 2024, Target Layanan NLE Dilaporkan Tercapai Semuanya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menilai implementasi SIMBARA berpotensi terus diperluas hingga ke semua mineral, bahkan kelapa sawit. Menurutnya, SIMBARA akan membantu pemerintah meningkatkan pelayanan, memperkuat pengawasan, serta optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari mineral dan batu bara. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelapa sawit, CPO, penerimaan perpajakan, bea keluar, ekspor, harga komoditas, SIMBARA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Maret 2025 | 14:13 WIB
PENERIMAAN PAJAK

DPR Anggap Jebloknya Penerimaan Pajak Awal Tahun Tak Wajar, Kok Bisa?

Rabu, 19 Maret 2025 | 15:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Pacu Ekspor, DJBC Dorong Pengusaha Gunakan Fasilitas Kawasan Berikat

Senin, 17 Maret 2025 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sisir Proyek Investasi, Prabowo Janjikan 8 Juta Lapangan Kerja

Senin, 17 Maret 2025 | 12:36 WIB
KINERJA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan Kembali Surplus US$3,12 Miliar pada Februari 2025

berita pilihan

Sabtu, 19 April 2025 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Sabtu, 19 April 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

Sabtu, 19 April 2025 | 11:35 WIB
KOLABORASI LeIP-DDTC

Gratis 25 Buku Terbaru DDTC untuk PERTAPSI! Beri Komentar Terbaik Anda

Sabtu, 19 April 2025 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Siapa yang Masuk Keluarga Sedarah dan Semenda dalam Aturan Pajak?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:30 WIB
PMK 81/2024

Ketentuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes, Apa yang Berubah?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Masih Bisa Perpanjang Waktu Lapor SPT Tahunan, Tambah 2 Bulan

Sabtu, 19 April 2025 | 09:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

DPR Khawatir Efek Lemahnya Daya Beli Merembet ke Kinerja Cukai Rokok

Sabtu, 19 April 2025 | 09:05 WIB
LAPORAN FOKUS

Meluruskan Fungsi Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Yudisial