MFA Buat Login Jadi Panjang, Hindari Lapor SPT Tahunan Jelang Deadline

Karenanya, hindari pelaporan SPT Tahunan menjelang batas waktu, yakni akhir Maret bagi orang pribadi dan akhir April bagi wajib pajak badan.

"Kalau itu kita lakukan pelaporannya di Februari atau awal Maret, mudah-mudahan tidak akan mengganggu kenyamanan dalam melaporkan SPT," ujar Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan DJP Tirta.

Tirta mengatakan fitur MFA bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap data wajib pajak. Menurutnya, wajib pajak kini harus memasukkan kode verifikasi sebelum login ke akun DJP Online.

"Memang step-nya nambah satu mulai tahun ini. Kawan Pajak jangan bingung, jangan khawatir, memang itu bagian dari proses yang harus kita lewati, sedikit lebih panjang," katanya.

Selain informasi tentang MFA, ada pula beberapa bahasan yang juga diangkat sejumlah media massa sebagai headline pada hari ini. Antara lain, diluncurkannya bullion bank oleh Presiden Prabowo, Pengadilan Pajak sebagai benteng terakhir wajib pajak, hingga risiko penurunan kepatuhan pajak pada tahun ini.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

MFA Hindari Pencurian Akun

DJP menjelaskan penerapan MFA bertujuan menghindari pencurian akun wajib pajak.

MFA merupakan metode keamanan membutuhkan lebih dari 1 faktor verifikasi untuk membuktikan identitas pemilik akun DJP Online. Dengan bertambahnya langkah autentikasi pada akun wajib pajak di aplikasi DJPOnline, risiko pencurian akun bisa dikurangi.

Melalui fitur MFA, wajib pajak harus memasukkan kode verifikasi sebelum login ke akun DJP Online miliknya. Kode verifikasi nantinya akan dikirimkan ke email, nomor handphone, aplikasi M-Pajak, atau mobile authenticator milik wajib pajak. (DDTCNews)

RI Punya Ekosistem Emas yang Lengkap

Presiden Prabowo meresmikan layanan bank emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Ekosistem bank emas ini diyakini bisa menghemat devisa dan meningkatkan stabilitas negara. Pemerintah menjamin sistem keuangan bank emas aman.

Menurut Prabowo, Indonesia sebagai negara dengan cadangan emas nomor 6 di dunia sudah selayaknya memperbaiki ekosistem emasnya. "Kita harap ini mempercepat tabungan emas dan meningkatkan cadangan emas kita," kata Prabowo.

Pembenahan ekosistem emas ini diproyeksikan bisa meningkatkan produk domestik bruto (PDB) RI hingga Rp204 triliun dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru. (Harian Kompas)

Kepatuhan Wajib Pajak Berisiko Turun

Kepatuhan wajib pajak kembali dihadapkan pada risiko penurunan. Hal ini disebabkan kembali mencuatnya kasus korupsi yang menyeret pegawai di lingkungan Ditjen Pajak (DJP). Kondisi ini menjadi tantangan bagi otoritas untuk menjaga kepercayaan publik.

Kendati begitu, otoritas memang belum mematok target kepatuhan formal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti sampai saat ini belum memasang target kepatuhan pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024.

Namun, sebagai gambaran pada 2024 lalu, DJP memasang target kepatuhan SPT Tahunan sebanyak 16,04 juta SPT Tahunan atau sekitar 83,22% dari total wajib pajak yang wajib SPT Tahunan. (Kontan)

Kepentingan WP dan Otoritas Pajak Mesti Seimbang

Pemerintah dalam melaksanakan reformasi pajak dinilai perlu menyeimbangkan kepentingan otoritas pajak dan wajib pajak.

Founder DDTC Darussalam mengatakan sistem pajak Indonesia sedang dihadapkan pada 2 tantangan besar, yakni globalisasi dan digitalisasi. Adaptasi kedua isu ini dalam proses bisnis dan kebijakan pajak pun harus mampu mengakomodasi semua kepentingan, baik dari sisi otoritas maupun wajib pajak.

"Dalam mendesain semua ini harus berdasarkan keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan pemerintah sendiri. Saya harap sistem pajak kita in line dengan international best practices," katanya dalam DDTC Exclusive Gathering: Addressing Tax Challenges, Optimizing Business in 2025. (DDTCNews)

Pengadilan Pajak Benteng Terakhir WP Cari Keadilan

Pemindahan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA) dinilai sebagai momentum untuk memperkuat fungsi lembaga yudikatif tersebut.

Founder DDTC Danny Septriadi mengatakan Pengadilan Pajak dibentuk sebagai tempat untuk wajib pajak mencari keadilan terhadap sengketa perpajakan, sebagaimana diatur Pasal 2 UU Pengadilan Pajak. Menurutnya, fungsi Pengadilan Pajak tersebut tidak boleh dikaitkan dengan upaya memastikan terlindunginya penerimaan negara.

"Kita perlu memastikan bahwa ketika Pengadilan Pajak berpindah, fungsinya makin jelas sebagai benteng wajib pajak mencari keadilan," katanya dalam DDTC Exclusive Gathering: Addressing Tax Challenges, Optimizing Business in 2025. (DDTCNews) (sap)