Minerba Masih Mendominasi PNBP, Harga Batu Bara Paling Berpengaruh

Dari angka tersebut PNBP yang berasal dari pertambangan batu bara, baik dari royalti atau penjualan hasil tambang (PHT), bisa mencapai 75% hingga 85% dari keseluruhan PNBP subsektor minerba. Tren ini bahkan sudah berjalan dalam 5 tahun terakhir.

"Fluktuasi harga batu bara dan dinamika proses bisnis yang terjadi dalam penambangan dan penjualan batu bara sangat berpengaruh pada total PNBP yang diterima negara," tulis Ditjen Minerba Kementerian ESDM dalam Laporan Tahunan 2023, dikutip pada Selasa (19/11/2024).

Laporan tersebut juga mengungkap secara terperinci alasan mengapa harga batu bara cukup berpengaruh terjadap PNBP dari sektor minerba.

Pada 2023 lalu, nilai harga batu bara acuan (HBA) dan harga mineral acuan (HMA) cenderung mengalami penurunan. Hal ini pula yang membuat realisasi PNBP sektor minerba pada 2023 turun tipis ketimbang kinerjanya pada 2022, yang mencapai Rp183,5 triliun.

Penurunan HBA disebabkan demand yang rendah di Eropa, menyusul pasokan gas Eropa yang tetap kuat karena kepastian aliran pipa dari Norwegia dan tambahan kedatangan kapal tanker gas alam cair (LNG) yang stabil di Eropa. Persediaan penyimpanan gas bahkan disebut tetap kuat, yakni 90,1% penuh.

Seperti diketahui, gas merupakan substitusi batu bara dan sumber energi pilihan bagi masyarakat Eropa.

Selain itu, harga batu bara mengalami penurunan lebih lanjut di tengah melimpahnya pasokan dan lemahnya permintaan dari China. Perlu diketahui, China merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia.

Demikian pula dengan India, diperkirakan akan menahan permintaan karena persediaan yang sehat. India diperkirakan akan menahan permintaan karena persediaan yang sehat.

Faktor lainnya, mulai beralihnya penggunaan bahan bakar menjadi energi bersih. Hampir 200 negara yang mengikuti perundingan iklim PBB, COP-28 mengadopsi kesepakatan yang menyatakan bahwa dunia akan beralih dari bahan bakar fosil untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050 dan membatasi pemanasan global.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan PNBP senilai Rp492 triliun pada tahun ini, serta menyentuh Rp513,63 triliun pada 2025.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap PNBP. Hal ini dibuktikan dengan akan dibentuknya 2 direktorat atau unit eselon 2 baru untuk mengurusi PNBP, yakni Direktorat Pengawasan dan Penggalian Potensi PNBP pada DJA, serta Direktorat kebijakan PNBP pada Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, yang saat ini tugasnya dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF). (sap)