Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:43 WIB
FILIP DEBELVA, HEAD OF THE KU LEUVEN TAX LAW INSTITUTE:
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:00 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Komunitas
Jum'at, 16 Mei 2025 | 11:19 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Kamis, 15 Mei 2025 | 11:37 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Fokus
Reportase

Mulai Kaji Legalisasi Judi Online, Thailand Hitung Potensi Pajaknya

A+
A-
0
A+
A-
0
Mulai Kaji Legalisasi Judi Online, Thailand Hitung Potensi Pajaknya

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand mulai mengkaji usulan untuk melegalkan kegiatan judi online.

Wakil Perdana Menteri Prasert Jantararuangtong mengatakan pemerintah harus melakukan revisi sejumlah aturan untuk melegalisasi judi online. Menurutnya, berbagai aspek perlu dipertimbangkan dalam kebijakan tersebut, termasuk pajak.

"[Jika dikenakan pajak dengan tepat], dapat menguntungkan perekonomian," katanya, dikutip pada Senin (13/1/2025).

Baca Juga: Kejar Target Pajak, Pengawasan ke Restoran hingga Apotek Dioptimalkan

Prasert menuturkan kajian terkait dengan usulan legalisasi judi online ditargetkan rampung dalam beberapa bulan mendatang. Pada prosesnya, kajian ini bakal melibatkan berbagai kementerian yang terkait.

Pemerintah juga akan memperhatikan masukan dari publik untuk berhati-hati melegalkan judi online. Mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra bahkan turut menanggapi. Menurutnya, judi online dapat menguntungkan ekonomi dan masyarakat ketimbang membiarkannya ilegal.

Prasert menjelaskan 2,5 - 4 juta orang terlibat dalam perjudian online setiap hari di Thailand. Untuk itu, dia mengusulkan judi online diatur serupa dengan lotre legal, dengan pengaturan yang jelas soal batas usia 20 tahun atau lebih, serta dikenakan pajak.

Baca Juga: Peningkatan Basis Data, Besok Coretax Tak Bisa Diakses Selama 7 Jam

Individu yang kecanduan judi online juga diusulkan dapat dirujuk untuk mendapatkan perawatan medis. Sebab, judi online telah dikaitkan dengan berbagai masalah sosial, termasuk kegiatan kriminal yang melibatkan anak-anak muda.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul menyatakan kementeriannya termasuk yang terlibat dalam pembahasan legalisasi judi online. Menurutnya, pemerintah akan menyiapkan mekanisme untuk pengawasan judi online.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga nantinya perlu merevisi peraturan sehingga sejalan dengan kebijakan legalisasi judi online.

Baca Juga: Antrean Samsat Mengular, Loket Pembayaran PKB Dibuka di Kecamatan

"Fokus utama dari diskusi ini adalah kami tidak keberatan dengan perjudian online jika mendatangkan penerimaan pajak dan terdapat langkah-langkah untuk mencegah pencucian uang," ujarnya.

Meski demikian, akademisi Universitas Chulalongkorn Nualnoi Treerat menilai pemerintah tidak perlu terburu-buru melegalisasi judi online. Menurutnya, sejauh ini belum banyak negara yang melegalkan judi online.

Pada negara yang telah melegalkannya pun, praktik judi online ilegal tetap marak ditemukan karena bersifat adiktif. Untuk itu, dia menilai risiko yang ditimbulkan judi online lebih besar ketimbang potensi keuntungan dari sisi ekonomi.

Baca Juga: Airlangga Sebut Adopsi Standar OECD Jadi Cara Jitu Atasi Tarif AS

"Melegalkan judi online dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak, tetapi apakah sepadan jika itu menyebabkan masalah sosial yang meluas?" katanya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, judi online, potensi pajak, ekonomi, peraturan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 16 Mei 2025 | 15:11 WIB
MATERI USKP I/2025

Belajar USKP A tentang PPN dan SPT PPN? Ini Materi yang Bisa Anda Baca

Jum'at, 16 Mei 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Pemerintah Bersiap Rekrut Guru Sekolah Rakyat

berita pilihan

Sabtu, 17 Mei 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian ESDM Ingin Tata Ulang Izin Blok Migas yang Belum Produksi

Sabtu, 17 Mei 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Zulhas Ingin Kewenangan Lartas Dialihkan ke Menko Pangan

Sabtu, 17 Mei 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Peningkatan Basis Data, Besok Coretax Tak Bisa Diakses Selama 7 Jam

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:30 WIB
PROVINSI BANTEN

Antrean Samsat Mengular, Loket Pembayaran PKB Dibuka di Kecamatan

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Sebut Adopsi Standar OECD Jadi Cara Jitu Atasi Tarif AS

Sabtu, 17 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Uang Pajak Mengalir ke Program Cek Kesehatan Gratis

Sabtu, 17 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Ketentuan Pembebasan Bea Masuk Barang Kiriman Jemaah Haji

Sabtu, 17 Mei 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Sebut Reformasi Kebijakan Tak Cuma karena Tekanan Tarif Trump

Sabtu, 17 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Akan Terbitkan Perpres Percepatan Makan Bergizi Gratis