Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

PAD Jadi Kontributor Utama Pendapatan Daerah Kota Seribu Industri

A+
A-
2
A+
A-
2
PAD Jadi Kontributor Utama Pendapatan Daerah Kota Seribu Industri

KOTA Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten. Kota ini menjadi wilayah terbesar ke-3 di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta dan Bogor. Adapun luas wilayah Kota Tangerang adalah sebesar 164,55 kilometer persegi.

Daerah yang dijuluki sebagai ‘kota seribu industri’ ini juga memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) tertinggi di Provinsi Banten pada 2020. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Tangerang berhasil mencetak PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) senilai Rp143,66 triliun.

Lokasi yang strategis juga menjadikan wilayah ini berkembang pesat. Tak hanya unggul dalam perekonomian, Kota Tangerang juga memiliki sejumlah destinasi wisata yang tidak kalah menarik. Destinasi yang dapat dikunjungi antara lain wisata sejarah dan wisata alam.

Baca Juga: Butuh Tax Clearance? Begini Cara Mengajukan SKF Lewat Coretax

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
BPS Kota Tangerang mencatat PDRB Kota Tangerang pada 2020 senilai Rp143,66 triliun. Perekonomian di daerah ini banyak ditopang sektor industri pengolahan serta sektor transportasi dan perdagangan yang berkontribusi sebesar 34% dan 16% dari total PDRB 2020.

Berikutnya, sektor sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi sebesar 13%. Sektor konstruksi dan sektor real estate masing-masing mencetak angka kontribusi sebesar 9% dan 7% terhadap total PDRB Kota Tangerang.


Baca Juga: Bereskan Piutang Pajak Rp271 Miliar, Pemda Lantik Belasan Juru Sita

Berdasarkan pada data yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kota Tangerang pada 2020 mencapai Rp3,65 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penopang terbesar pembangunan Kota Tangerang dengan kontribusi senilai Rp1,65 triliun atau 45% dari total pendapatan.

Selanjutnya, dana perimbangan memberikan kontribusi senilai Rp1,36 triliun atau 37% dari total pendapatan tahun yang bersangkutan. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi paling rendah, yaitu senilai Rp664,17 miliar atau 18% dari total pendapatan.

Jika ditelusuri secara lebih terperinci, realisasi PAD Kota Tangerang didominasi pajak daerah yang mencapai Rp1,36 triliun atau 83% dari total PAD. Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah berkontribusi senilai Rp207,68 miliar atau 12% dari total PAD.

Baca Juga: DJP: Kami Tak Mungkin Awasi dan Periksa Semua WP

Sementara itu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang rendah dengan total realisasi berturut-turut senilai Rp62,93 miliar dan Rp14,06 miliar.


Kinerja Pajak
BERDASARKAN pada data Kementerian Keuangan, kinerja pajak Kota Tangerang cenderung menunjukkan tren kontraksi sepanjang periode 2016 sampai dengan 2020. Jika diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tangerang pada 2016 mencapai Rp1,30 triliun atau 109% dari target yang ditetapkan.

Baca Juga: Pemkab Raup Rp18 Miliar dari Penerapan Opsen PKB dan BBNKB

Berikutnya, pada 2017, kinerja pajak meningkat dengan pencapaian sebesar 127% dari target APBD atau senilai Rp1,57 triliun. Pada 2018, realisasi pajak mengalami penurunan dengan nilai Rp1,55 triliun atau 117% dari target APBD.

Pada 2019, realisasi penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1,76 triliun atau 104% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, penurunan kinerja pajak kembali terjadi pada 2020 yang tercatat hanya sebesar 65% dari target penerimaan atau Rp1,36 triliun.


Baca Juga: Permohonan Penetapan WP Kriteria Tertentu Bisa Diajukan via Coretax

Sesuai dengan data Kementerian Keuangan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kota Tangerang pada 2019, yaitu senilai Rp472,70 miliar.

Kemudian, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) senilai Rp449,53 miliar. Sementara itu, pajak penerangan jalan (PPJ) memberikan kontribusi senilai Rp195,23 miliar.

Selanjutnya, pajak restoran serta pajak hotel memberi kontribusi masing-masing senilai Rp145,76 miliar dan Rp28,93 miliar. Selain itu, pajak reklame memberikan kontribusi senilai Rp15,78 miliar terhadap realisasi pajak daerah Kota Tangerang.

Baca Juga: WP Sudah Lapor SPT Tahunan, DJP Tindak Lanjuti dengan Penelitian

Jenis dan Tarif Pajak
KETENTUAN mengenai tarif pajak di Kota Tangerang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010 s.t.d.t.d Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah. Informasi mengenai peraturan daerah Kota Tangerang dapat diakses melalui laman resmi https://jdih.tangerangkota.go.id/.

Berikut daftar jenis dan tarif pajak di Kota Tangerang.


Baca Juga: Bijak Melihat Pemutihan Pajak: Jangan Cuma Cara Instan Raup Penerimaan

Tax Ratio
BERDASARKAN penghitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research & Advisory, kinerja pajak daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Tangerang pada 2020 tercatat sebesar 0,95%.

Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota berada pada angka 0,60%. Indikator ini menunjukkan kinerja pajak dan retribusi daerah Kota Tangerang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


Baca Juga: Jadi Justifikasi Pemutihan, Seperti Apa Tren Piutang Pajak Daerah?

Administrasi Pajak
BERDASARKAN Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2016 s.t.d.t.d Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pajak daerah dipungut dan dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu meluncurkan aplikasi bernama Cashere.

Aplikasi Cashere berguna untuk memudahkan para pelaku usaha khususnya restoran dalam mencatat transaksi dan menghitung jumlah pajaknya. Peluncuran aplikasi ini juga dilakukan dengan berkolaborasi bersama Bank BJB dalam menyediakan transaksi nontunai berbentuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan, Simak Praktik Digitalisasi Pajak Daerah di Dunia

Selain aplikasi Cashere, Pemkot Tangerang juga meluncurkan aplikasi Tangerang Live. Salah satu fungsi dari aplikasi ini, yaitu untuk menerima surat pemberitahuan pajak terutang secara elektronik (e-SPPT) dari Bapenda Kota Tangerang.

Demi meningkatkan kepatuhan pajak, Pemkot Tangerang bersama dengan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) mengawasi dan menurunkan reklame objek pajak yang belum menyetorkan pajak. (kaw)

Baca Juga: Menimbang Adil-Tidaknya Pemutihan Pajak, Kembali ke Koridor UU HKPD

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, tax ratio, PDRB, kajian pajak, administrasi pajak, Kota Tangerang

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 06 Mei 2025 | 10:30 WIB
KABUPATEN BADUNG

Akomodasi Ilegal Ganggu Setoran Pajak, Bupati Inspeksi Rumah Kos-Kosan

Selasa, 06 Mei 2025 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bekerja Lagi Setelah 10 Tahun Menganggur, Perlu Bikin NPWP Lagi?

Senin, 05 Mei 2025 | 10:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Serikat Pekerja Tuntut Pembebasan Pajak untuk Buruh Perempuan

Senin, 05 Mei 2025 | 10:00 WIB
KOTA BONTANG

Industri Terjaga, PBJT Tenaga Listrik Beri Kontribusi Besar ke PAD

berita pilihan

Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:30 WIB
WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Finally! By the End of July, Coretax Will Be Bug-Free

Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Akhirnya! Akhir Juli Coretax Bakal Bebas dari Gangguan Sistem

Jum'at, 09 Mei 2025 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Berangkat Haji 2025? Impor Barang Kiriman Jemaah Bisa Bebas Bea Masuk

Jum'at, 09 Mei 2025 | 19:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF Dorong Negara Fokus Reformasi Pajak di Tengah Gejolak Tarif AS

Jum'at, 09 Mei 2025 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Akibat Lebih Bayar 2024, PPh Pasal 21 Januari-Februari 2025 Tertekan

Jum'at, 09 Mei 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terbit STP, WP Bisa Ajukan Pengurangan/Penghapusan Sanksi

Jum'at, 09 Mei 2025 | 18:14 WIB
DDTC ACADEMY – PERSONALISED TRAINING

DDTC Academy Gelar In-House Training soal Pajak Minimum Global

Jum'at, 09 Mei 2025 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Standar Pemeriksaan Pajak?

Jum'at, 09 Mei 2025 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demi Tip Bebas Pajak, Trump Ingin Naikkan Tarif PPh Orang Kaya

Jum'at, 09 Mei 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Terapkan Secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-20