Pahami Pajak Minimum Global, Buku P3B DDTC Bisa Jadi Referensi Awal

Sejalan dengan tren global, Indonesia akhirnya mengadopsi kebijakan ini melalui PMK 136/2024 sebagai bentuk komitmen dalam mencegah penggerusan basis pajak serta pengalihan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah.

Namun, implementasi pajak minimum global bukanlah hal yang sederhana. Aturan ini melibatkan berbagai terminologi teknis yang kompleks serta memiliki interaksi dengan sistem pajak domestik di berbagai negara.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pajak internasional menjadi sangat penting bagi wajib pajak, konsultan, serta otoritas pajak.

Founder DDTC Darussalam dalam seminar DDTC Academy menekankan perbedaan kedaulatan negara dalam mengatur pajak internasional sering kali menyebabkan tumpang-tindih hak pemajakan terhadap objek pajak yang sama.

Menurutnya, regulasi pajak antarnegara dapat saling berbenturan sehingga perlu adanya "norma pajak internasional" yang menjadi panduan global dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian isu perpajakan lintas yurisdiksi.

Dalam menghadapi kompleksitas perpajakan internasional yang makin berkembang, DDTC telah lama berperan aktif dalam riset dan edukasi pajak internasional. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan ialah menerbitkan buku Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Edisi Kedua pada 2023.

Buku tersebut hadir sebagai respons terhadap berbagai perubahan dalam pajak internasional yang terjadi sejak edisi pertama diterbitkan pada 2017. Dalam 6 tahun terakhir, berbagai regulasi baru telah diperkenalkan, termasuk kebijakan terkait BEPS, Multilateral Instrument (MLI), dan pajak minimum global yang kini mulai diadopsi di banyak negara.

Buku P3B Edisi Kedua terdiri atas 27 bab yang membahas secara sistematis berbagai aspek perpajakan internasional. Pembahasannya mencakup konsep dasar pajak internasional, perkembangan model P3B, penerapan di berbagai yurisdiksi, hingga interpretasi pasal demi pasal dalam model P3B.

Selain itu, buku tersebut memberikan wawasan terkini mengenai dampak BEPS dan implementasi pajak minimum global. Buku berbahasa Indonesia dengan 1.103 halaman ini pun menjadi salah satu referensi paling komprehensif di bidang pajak internasional.

Penyusunan buku tersebut didasarkan pada berbagai literatur akademik, hasil interaksi dengan praktisi dan akademisi di bidang pajak internasional, serta pengalaman langsung para penulis dalam menangani berbagai persoalan pajak lintas yurisdiksi.

Buku tersebut disunting oleh Founders DDTC Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax. dan Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M Int. Tax., CHP., dan Manager of DDTC Consulting Riyhan Juli Asyir, S.I.A., LL.M. Int. Tax, BKP., ADIT. Ketiganya merupakan pakar perpajakan dengan pengalaman luas dan sertifikasi dalam bidang pajak internasional.

Peran DDTC dalam kajian perpajakan internasional juga diakui oleh OECD. Dalam proses ratifikasi BEPS MLI, OECD menggunakan dokumen perpajakan yang diunggah oleh DDTC sebagai referensi untuk Indonesia.

Beda halnya dengan yurisdiksi lain, OECD memilih menggunakan dokumen peraturan yang diunggah oleh situs resmi pemerintahan. Sementara itu, untuk Indonesia, DDTC justru menjadi sumber utama informasi​.

Dengan makin kompleksnya aturan pajak internasional dan implementasi pajak minimum global yang sudah di depan mata, memahami aspek teknis dan praktik perpajakan internasional menjadi makin krusial bagi pelaku bisnis, konsultan pajak, akademisi, serta otoritas pajak.

Oleh karena itu, buku P3B Edisi Kedua dari DDTC hadir sebagai referensi utama yang wajib dimiliki oleh siapa saja yang ingin memahami dan menguasai pajak internasional secara mendalam. Untuk memperoleh buku ini, Anda dapat klik di sini.

Dengan memiliki buku P3B Edisi Kedua ini, wajib pajak dan para profesional pajak dapat lebih siap menghadapi tantangan pajak internasional yang makin kompleks di era implementasi pajak minimum global. (rig)