Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Pakai Uang Pajak, Sri Mulyani Bidik SDM Berkualitas Lewat Program Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Pakai Uang Pajak, Sri Mulyani Bidik SDM Berkualitas Lewat Program Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan untuk membahas perkembangan pembangunan sekolah rakyat. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berperan penting untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Sri Mulyani mengatakan APBN 2025 digelontorkan untuk mendanai berbagai program yang menyasar peningkatan kualitas SDM. Contoh, untuk membiayai pendidikan gratis, pelatihan kerja, dan subsidi bagi UMKM.

"APBN terus menjadi instrumen andalan untuk melindungi masyarakat. Mari kita jaga bersama dan kita ciptakan SDM Indonesia yang semakin berkualitas," ujarnya dalam media sosial, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga: Perpindahan Pengadilan Pajak Perlu Transformasi Penyelesaian Sengketa

Sri Mulyani menyebutkan terdapat 3 program bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Pertama, APBN memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada para ibu hamil dan anak usia dini. Anggaran yang disiapkan masing-masing sebesar Rp15,1 miliar dan Rp6,3 triliun.

Kedua, pemerintah menyiapkan bantuan untuk SDM usia produktif bekerja 19-59 tahun. Di antaranya memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah senilai Rp16,1 triliun.

Kemudian, iuran jaminan kehilangan pekerjaan senilai Rp1,2 triliun, beasiswa LPDP dan K/L senilai Rp12 triliun, vokasi atau balai latihan kerja senilai Rp6,1 triliun.

Baca Juga: Ajukan Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Apakah Tetap Ada Survei Lokasi?

Ditambah dengan subsidi kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp38,4 triliun, serta subsidi/bantuan perumahan senilai Rp5,5 triliun.

"Pada usia sekolah, anak-anak dibekali dengan berbagai bantuan pendidikan, mulai dari PKH jenjang SD sampai dengan SMA, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, hingga atensi kepada anak dan yatim piatu," jelas Sri Mulyani.

Ketiga, APBN juga disiapkan untuk memberikan bantuan kepada golongan lansia 60 tahun ke atas. Ini berupa PKH lansia senilai Rp9,7 triliun dan atensi serta permakanan lansia senilai Rp1,1 triliun.

Baca Juga: Jentera: Pemindahan Pengadilan Pajak ke MA Jadi Perubahan Fundamental

"Di luar itu, uang kita juga memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program dan membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga," sebut Sri Mulyani. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, apbn 2025, pajak, ekonomi, sumber daya manusia, SDM, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Juni 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DJP-Satgassus Polri Akan Kolaborasi Kejar Aktivitas Ekonomi Ilegal

Rabu, 18 Juni 2025 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 18 JUNI 2025 - 24 JUNI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Bergerak Dinamis, Rupiah Menguat Atas Dolar AS

Rabu, 18 Juni 2025 | 08:30 WIB
PER-7/PJ/2025

PER-7/PJ/2025 Perinci Saluran Lain untuk Pendaftaran Wajib Pajak

Rabu, 18 Juni 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Ungkap Alasan Aturan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 Direvisi

berita pilihan

Rabu, 18 Juni 2025 | 20:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perpindahan Pengadilan Pajak Perlu Transformasi Penyelesaian Sengketa

Rabu, 18 Juni 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Apakah Tetap Ada Survei Lokasi?

Rabu, 18 Juni 2025 | 18:55 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

Jentera: Pemindahan Pengadilan Pajak ke MA Jadi Perubahan Fundamental

Rabu, 18 Juni 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Instansi Pemerintah Tak Pungut PPN atas 8 Jenis Transaksi Ini

Rabu, 18 Juni 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Klaim Skema PPh Indonesia Sudah Berlandaskan Prinsip Keadilan

Rabu, 18 Juni 2025 | 17:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP hingga Mei 2025 Terkontraksi 24,9%

Rabu, 18 Juni 2025 | 16:53 WIB
SERTIFIKASI KOMPETENSI PAJAK

Tax Center Perlu Dorong Perguruan Tinggi Jalin MoU dengan PERTAPSI

Rabu, 18 Juni 2025 | 16:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Dengan Kebijakan Pajak yang Tepat, Ekonomi RI Diyakini Bisa Tumbuh 8%

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Arthur Laffer Sarankan Skema Flat Tax, Begini Respons Sri Mulyani

Rabu, 18 Juni 2025 | 14:59 WIB
KEBIJAKAN MONETER

BI Pertahankan Suku Bunga Acuan Sebesar 5,5%