Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Pakai Uang Rakyat, Wamenkeu Ingin Manajemen Aset Negara Dikonsolidasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Pakai Uang Rakyat, Wamenkeu Ingin Manajemen Aset Negara Dikonsolidasi

Ilustrasi. Aset negara.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap tata kelola aset negara atau barang milik negara (BMN) dikonsolidasikan.

Suahasil mengatakan seluruh BMN berasal dari uang rakyat, baik dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurutnya, setiap kementerian/lembaga memiliki tanggung jawab untuk BMN dikelola dengan baik sehingga bermanfaat untuk rakyat.

"BMN dibeli dari uang rakyat, dia tidak tiba-tiba muncul. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, melalui penerimaan negara bukan pajak, mengumpulkan penerimaan dan pendapatan negara, lalu sebagian pendapatan negara itu digunakan untuk mendapatkan BMN," katanya dalam Anugerah Reksa Bandha 2024, dikutip pada Sabtu (7/12/2024).

Baca Juga: Prabowo: Danantara Konsolidasikan Aset untuk Tingkatkan Daya Saing

Suahasil mengatakan seluruh K/L dan pemda perlu terus mengoptimalkan pengelolaan BMN. Menurutnya, BMN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, masyarakat yang mendapat pelayanan baik dari BMN bakal menjalankan kegiatan ekonominya lebih cepat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraannya.

Menurutnya, BMN juga menjadi kunci dalam mendukung mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh BMN harus dikonsolidasikan secara terus menerus dengan tata kelola yang baik.

Baca Juga: Danantara Diluncurkan 24 Februari, Bakal Kelola Aset US$980 Miliar

"Kita masih punya pekerjaan rumah untuk mengonsolidasikan dan memastikan seluruh tata kelola atas barang milik negara, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun dikelola pemerintah daerah berada dalam satu tata kelola yang baik," ujarnya.

Suahasil menambahkan kolaborasi di antara K/L juga dibutuhkan untuk meningkatkan pengelolaan BMN. Misal, kolaborasi antara Kemenkeu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan K/L lainnya dalam program percepatan sertifikasi BMN sehingga mampu mensertifikatkan 182.042 bidang tanah.

Setelah disertifikasi, lanjutnya, tanah-tanah tersebut juga harus dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan pemerintah sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat. (sap)

Baca Juga: Tanah Sitaan Korupsi akan Dibangun Rumah bagi Warga Penghasilan Rendah

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengelolaan barang milik negara, BMN, aset negara, aset negara, layanan pemerintah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Desember 2021 | 09:45 WIB
BARANG MILIK NEGARA

Penyertifikatan Tanah Milik Negara 2021 Tercapai 101% dari Target

Senin, 15 November 2021 | 11:27 WIB
KINERJA FISKAL

Curhat Sri Mulyani Soal Aset Negara: Isunya Kalah Populer dari Utang

Selasa, 21 September 2021 | 14:00 WIB
PENANGANAN DANA BLBI

Mahfud MD: Proses Penagihan Utang Debitur & Obligator BLBI Dipercepat

Rabu, 25 Agustus 2021 | 17:30 WIB
ASET NEGARA

Semester I/2021, KPK Lakukan Pemulihan Aset Hingga Rp171 Miliar

berita pilihan

Minggu, 11 Mei 2025 | 17:22 WIB
KONGRES AKP2I

Ketua Umum AKP2I Suherman Dukung Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Minggu, 11 Mei 2025 | 15:35 WIB
KONGRES AKP2I

Suherman Saleh Terpilih sebagai Ketua Umum AKP2I periode 2025 - 2030

Minggu, 11 Mei 2025 | 15:00 WIB
BEA CUKAI JATENG DIY

Lagi-Lagi Rokok Ilegal, Diangkut Truk dan Ditutupi Air Mineral Kemasan

Minggu, 11 Mei 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

UMKM Ini Bingung Kode Billing Ditolak, Ternyata Omzet Belum Rp500 Juta

Minggu, 11 Mei 2025 | 12:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi, Ini Kriteria Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Minggu, 11 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Rupiah Melemah, Cadangan Devisa RI Turun Hampir US$5 Miliar

Minggu, 11 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Layanan yang Diberikan oleh Kring Pajak

Minggu, 11 Mei 2025 | 10:30 WIB
KOTA PEKANBARU

Disokong PBJT dan Opsen PKB, Realisasi PAD Capai Rp320 Miliar

Minggu, 11 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: 3.794 WP Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada 2024