Pemerintah Bakal Terima Rp300 Triliun dari Pengusaha Sawit Nakal

"Ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo dan segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat. Tahun depan bisa tambah Rp120 triliun lagi, sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," katanya, dikutip pada Minggu (27/10/2024).

Pembayaran itu nantinya berasal dari 300 wajib pajak sektor kelapa sawit yang terindikasi tidak patuh berdasarkan data Kemenko Maritim dan Investasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Jaksa agung mudah sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal ada 300 lebih yang nakal," ujar Hashim.

Dia menuturkan para pelaku usaha sektor kelapa sawit tersebut selama ini beroperasi di Indonesia secara ilegal tanpa memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan rekening perbankan di Indonesia.

Perlu diketahui, pemerintah sesungguhnya sempat membentuk Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara guna menginventarisasi hak negara, baik berupa pajak maupun PNBP dari sektor kelapa sawit.

Satgas tersebut dibentuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 9/2023. Adapun satgas memulai tugasnya sejak 14 April 2023 hingga 30 September 2024.

Satgas yang kala itu dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu bertugas menangani dan meningkatkan tata kelola kelapa sawit serta menyelesaikan dan memulihkan penerimaan negara dari sektor kelapa sawit. (rig)