Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Ini Kata Kemenkeu

"Trennya memang meningkat. Kenapa? [Karena] kita melakukan extra effort," katanya dalam Podcast INTI PNBP, dikutip pada Senin (27/5/2024).

Rahayu mengatakan berbagai reformasi dilakukan untuk terus mengoptimalkan peran PNBP dalam pendapatan negara. Dia menjelaskan reformasi PNBP dari sisi regulasi dilaksanakan melalui penerbitan UU 9/2018 tentang PNBP yang menggantikan UU 20/1997.

Perubahan regulasi dilakukan untuk meningkatkan tata kelola sekaligus menyederhanakan tarif PNBP. Melalui UU 9/2018, pemerintah juga telah menyederhanakan cara penghitungan PNBP yang berlaku di Indonesia.

Setelah itu, Kemenkeu melaksanakan reformasi kelembagaan pada DJA. DJA juga terus melaksanakan berbagai extra effort untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Reformasi tersebut pada akhirnya juga berdampak positif terhadap PNBP.

"Tahun 2023 kita mencatat penerimaan negara dari PNBP yang mencapai Rp612 triliun. Untuk pertama kali kita menembus angka Rp600 triliun. Itu dengan adanya extra effort," ujarnya.

Dia menambahkan kinerja PNBP juga dipengaruhi oleh faktor fluktuasi harga komoditas, seperti migas dan batu bara. Misalnya, ketika awal pandemi Covid-19 pada 2020, PNBP sempat mengalami kontraksi 15,9% karena penurunan permintaan komoditas dan disrupsi rantai pasok.

Kemudian, kinerja PNBP tumbuh 33,4% pada 2021 seiring dengan melonjaknya harga komoditas global karena pasokan yang minim. Tren positif dari PNBP ini berlanjut pada 2022 dan 2023 dengan pertumbuhan masing-masing 29,9% dan 2,8%.

"Indonesia menikmati kondisi itu. [Komoditas] banyak diekspor dan dari situ kita menerima banyak PNBP," ujarnya. (kaw)