Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 03 Maret 2025 | 08:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Fokus
Reportase

Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai

A+
A-
0
A+
A-
0
Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Transaksi perdagangan karbon diharapkan makin ramai seiring dengan peresmian Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada 20 Januari 2025.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pelaksanaan perdagangan karbon menjadi salah satu upaya pemerintah menurunkan emisi karbon. Menurutnya, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) untuk perdagangan unit karbon yang dikelola oleh KLH/BPLH juga telah berinteraksi dengan sistem perdagangan IDXCarbon yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pemerintah Indonesia menjamin bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan untuk perdagangan karbon luar negeri telah disahkan/diotorisasi sebagai upaya safeguarding terhadap terjadinya double accounting, double payment, dan double claim," katanya, dikutip pada Sabtu (25/1/2025).

Baca Juga: DPR Dorong Penerapan Pajak Karbon, Biar Ada ‘Efek Jera’

Hanif mengatakan penyelenggaraan perdagangan karbon menjadi wujud komitmen Indonesia setelah COP-29 dan sebagai bukti bahwa Artikel 6 Perjanjian Paris dapat dijalankan. Momen ini juga merupakan bentuk penguatan untuk mendorong dan mengakselerasi 2nd Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan disubmisi selambatnya pada 10 Februari 2025.

Pemerintah Indonesia telah melakukan penguatan atas elemen-elemen penting dalam ekosistem karbon untuk memastikan ekosistem karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil. Penguatan ini meliputi Sistem Registri Nasional (SRN); pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV); sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca (SPE-GRK); dan otorisasi dan corresponding adjustment (CA) pada perdagangan karbon luar negeri.

Melalui elemen-elemen penting dalam ekosistem karbon tersebut, dapat dipastikan bahwa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang dihasilkan oleh Indonesia sudah dipastikan merupakan SPE yang memiliki integritas tinggi. Indonesia telah siap untuk melakukan perdagangan karbon luar negeri yang diresmikan pada hari ini, dengan unit karbon yang telah diotorisasi sebanyak 1,78 juta ton CO2e.

Baca Juga: BBM di Thailand Bakal Kena Pajak Karbon, Peraturannya Mulai Digodok

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai pembukaan perdagangan karbon internasional sebagai bentuk komitmen kuat untuk memajukan peran Indonesia di pasar karbon global.

"Ini membuka potensi bursa karbon dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, aktivitas perdagangan di IDXCarbon menunjukkan perkembangan positif. Pada akhir 2024, peserta yang terdaftar sebagai pengguna jasa Bursa Karbon telah mencapai 100 partisipan, meningkat pesat dari hanya 16 pengguna jasa saat peluncuran IDXCarbon. IDXCarbon juga mencatat perdagangan secara kumulatif sebesar 1 juta ton unit karbon. (sap)

Baca Juga: Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perdagangan karbon, emisi karbon, bursa karbon, perubahan iklim, SPE-GRK

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 23 Juli 2024 | 18:15 WIB
PAJAK KARBON

Kemenko Perekonomian Tetapkan 2 Fase Implementasi Pajak Karbon

Minggu, 16 Juni 2024 | 09:30 WIB
SELANDIA BARU

Ditolak Peternak, Negara Ini Akhirnya Batal Pajaki Sendawa Sapi

Kamis, 30 Mei 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

3,5 Persen APBN Sudah Dibelanjakan untuk Cegah Perubahan Iklim

Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

berita pilihan

Selasa, 04 Maret 2025 | 19:43 WIB
EXCLUSIVE SEMINAR – DDTC ACADEMY

Optimalkan Insentif Pajak dengan Manajemen yang Tepat

Selasa, 04 Maret 2025 | 18:00 WIB
KPP MADYA TANGERANG

Gagal Daftar NPWP di Coretax, WP Pilih Datang Langsung ke Kantor Pajak

Selasa, 04 Maret 2025 | 17:30 WIB
KEP-67/PJ/2025

Ingat! Tidak Ada Penghapusan Sanksi Telat Upload Faktur Pajak

Selasa, 04 Maret 2025 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi untuk Login DJP Online Tak Masuk-Masuk? Coba Cara Ini

Selasa, 04 Maret 2025 | 15:30 WIB
KABUPATEN BULELENG

Piutang Pajak Menumpuk Rp108 Miliar, Pemkab Didesak Kebut Penagihan

Selasa, 04 Maret 2025 | 15:00 WIB
PMK 17/2025

Simak! Ini Sederet Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Penyidikan

Selasa, 04 Maret 2025 | 14:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Deflasi 0,09 Persen, Kemenkeu Klaim Daya Beli Rakyat Masih Terjaga

Selasa, 04 Maret 2025 | 14:30 WIB
APBN 2025

Dari Uang Pajak! Danantara Bakal Modali Proyek-Proyek Hilirisasi

Selasa, 04 Maret 2025 | 14:00 WIB
KONSULTASI CORETAX

Sudah Bayar PPN dalam PIB, tapi di Coretax PPN-nya Tetap Nol?