Perkuat Profesi Konsultan Pajak, Kemenkeu Siapkan 5 Langkah Strategis

"Tax intermediaries sangatlah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi sangat penting mengingat administrasi pajak Indonesia menganut sistem self-assessment," katanya, Kamis (28/11/2024).

Sayangnya, jumlah konsultan pajak di Indonesia yang sudah terdaftar di PPPK hingga saat ini masih tergolong minim. Pada November 2024, tercatat hanya ada 7.198 konsultan pajak yang sudah terdaftar di PPPK.

Jumlah konsultan pajak tersebut tidaklah sebanding dengan jumlah wajib pajak Indonesia saat ini yang mencapai 70,29 juta wajib pajak. Dengan catatan tersebut, rasio konsultan pajak dengan wajib pajak menjadi 1 banding 10.973.

"Pertumbuhan jumlah wajib pajak itu sangat tinggi, tentu jumlah konsultan pajak seharusnya juga ikut mengejar. Ini yang kami coba kejar, bagaimana konsultan pajak ini makin diperbanyak," tuturnya.

Terdapat beberapa upaya yang akan dilakukan PPPK untuk meningkatkan jumlah konsultan pajak dan memperkuat fungsi konsultan pajak selaku tax intermediaries. Pertama, menciptakan level playing field antara konsultan pajak dan pihak lain yang dapat menjadi kuasa wajib pajak.

"Saat ini, belum ada kesetaraan kompetensi dan pengawasan antara konsultan pajak dan pihak lain. Kami sangat menangkap permasalahan ini. Kami aware. Ke depan, kami akan atur hal-hal seperti ini dengan PMK terbaru," ujar Erawati.

Kedua, PPPK akan memperkuat kompetensi konsultan pajak dan pihak lain selaku tax intermediaries dengan membentuk standar kompetensi profesi bidang perpajakan dan penyelenggaraan ujian yang kredibel.

"Ketika konsultan pajak ada di PPPK, saya agak kaget karena ternyata tidak ada standardisasinya. Di profesi lain, akuntan atau penilai, semua ada standarnya. Nah, konsultan pajak ini standarnya apa? Ini yang harus kita kerjakan," kata Erawati.

Ketiga, PPPK akan meningkatkan profesionalisme konsultan pajak melalui pedoman kode etik dan standar praktik, pengaturan kantor, dan pengaturan benturan kepentingan.

Saat ini, lanjut Erawati, terdapat 4 asosiasi konsultan pajak di Indonesia yang masih belum memiliki kode etik yang sama. Tak hanya itu, sambungnya, Indonesia juga belum memiliki pengaturan terkait dengan kantor konsultan pajak.

"Pengaturan kantor ini merupakan hal yang baru karena kantor itu alamat dan kepemilikannya harus terdaftar di PPPK. Ini hal baru nantinya. Semoga bisa dipahami oleh kita semua," tuturnya.

Keempat, PPPK akan memperkuat pengawasan melalui integrasi sistem informasi Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu dan Ditjen Pajak (DJP). Harapannya, hanya konsultan pajak terdaftar yang bisa mewakili wajib pajak.

"Selama ini, konsultan pajak ketika mewakili wajib pajak di DJP itu tidak terkoneksi dengan sistem PPPK. Ke depan, akan dibuat sistem terkoneksi sehingga betul-betul konsultan pajak yang terdaftar di PPPK yang bisa berhubungan dengan wajib pajak di DJP," ujar Erawati.

Kelima, PPPK akan melakukan harmonisasi penyusunan peraturan yang berkaitan dengan profesi keuangan dan industri perpajakan.

Sebagai informasi, Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) menyelenggarakan seminar bertajuk Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Studi Perbandingan pada hari ini, Kamis (28/11/2024).

Terdapat 3 narasumber dalam seminar nasional tersebut, yaitu Ketua Umum PERTAPSI Darussalam, Kepala PPPK Erawati, dan Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) Sri Murni.

Melalui kegiatan tersebut, PERTAPSI yang bekerja sama dengan DDTC juga membagikan 200 buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan secara gratis.

Buku tersebut ditulis oleh Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi bersama Director DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji. (rig)