Pertegas Aturan Pajak e-Commerce, Vietnam Bakal Revisi Undang-Undang

"Perubahan regulasi akan mencakup ketentuan yang mengatur mengenai penjualan live streaming, pemasaran afiliasi, dan aktivitas penjualan online lainnya," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Kamis (6/3/2025).

Kemenkeu menjelaskan bahwa otoritas pajak bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah berbagi data transaksi pada 929 situs web dan 284 aplikasi yang menyediakan layanan e-commerce.

Melalui pertukaran data tersebut, otoritas pajak menangani lebih dari 33.000 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku e-commerce pada 2024.

Angka tersebut mencakup pelanggaran yang dilakukan 736 perusahaan dan 32.267 individu. Adapun total pajak dan denda yang diperoleh dari penyelesaian kasus ini mencapai hampir VND1,4 triliun atau sekitar Rp892,6 miliar.

Hingga 27 Februari 2025, portal pajak nasional telah melayani 41.500 bisnis skala kecil atau rumah tangga di e-commerce yang melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, dengan nilai total mencapai VND258 miliar atau Rp16,45 miliar.

Kemenkeu menilai sektor e-commerce memiliki peluang besar untuk berkembang dan berkontribusi pada penerimaan negara. Kepatuhan dari pelaku e-commerce pun diharapkan meningkat seiring dengan perbaikan regulasi.

Dalam RUU Administrasi Pajak dan RUU Perdagangan Elektronik, pemerintah antara lain bakal mewajibkan platform e-commerce domestik dan asing untuk memotong dan menyetorkan pajak atas nama penjual yang beroperasi di platform mereka.

Secara bersamaan, otoritas pajak akan memperkuat pengawasan untuk perusahaan atau individu yang terlibat dalam kegiatan e-commerce dan bisnis digital.

Seperti dilansir vietnamnews.vn, berdasarkan data yang diberikan oleh 439 platform kepada otoritas pajak, Vietnam saat ini memiliki hampir 725.000 perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu tersebut telah mencetak transaksi yang melampaui Rp47,8 triliun. (rig)