Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 03 Maret 2025 | 08:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Fokus
Reportase

Presiden Trump Kembali Revisi Aturan Reformasi Pajak AS

A+
A-
1
A+
A-
1
Presiden Trump Kembali Revisi Aturan Reformasi Pajak AS

WASHINGTON DC, DDTCNews – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk kembali merevisi rancangan reformasi perpajakan AS selama beberapa pekan ke depan. Namun demikian, Trump belum menjelaskan secara rinci revisi apa yang akan dilakukannya.

Trump mengungkapkan bahwa revisinya tersebut akan membuat beleid pajak yang baru ini akan semakin populer dan diterima oleh publik dan kubu legislatif AS.

“Kami akan melakukan penyesuaikan atau revisi sedikit selama beberapa pekan ke depan. Kami ingin membuat aturan ini menjadi lebih kuat lagi. Saya percaya beleid ini akan sangat populer,” katanya, Rabu (11/10).

Baca Juga: Menkeu AS Yakin Kebijakan Bea Masuk terhadap China Tak Naikkan Inflasi

Kendati telah diterima oleh para petinggi Partai Republik, beleid reformasi pajak buatan Trump nyatanya mendapat kritik tajam dari sejumlah pihak. Pasalnya, apabila kebijakan tersebut diterapkan maka akan menambah defisit anggaran AS.

Analis independen pun menyarankan agar Trump menaikkan pajak untuk 30% orang yang menghasilkan pendapatan antara US$50.000 - US$150.000 per tahun. Langkah itu dinilai cukup untuk mengurangi potensi makin melebarnya defisit anggaran AS.

Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan hingga saat ini belum dapat memastikan kapan akan mengumumkan hasil revisi beleid reformasi pajak tersebut.

Baca Juga: Hindari Bea Masuk Trump, Apple Komitmen Investasi US$500 Miliar di AS

“Prioritas kami tetap sama yakni melakukan reformasi pajak AS yang berlaku saat ini. Hanya saja bagian akhir beleid itu belum selesai,” ucapnya.

Seperti diketahui, beleid reformasi pajak AS yang dirilis oleh Gedung Putih pada bulan lalu berisi tentang rencana mereka untuk memotong tarif pajak perusahaan menjadi 20% dari tingkat saat ini yang mencapai 35%.

Di sisi lain, dilansir dalam mercurynews.com, pernyataan Trump tersebut sekaligus menjadi klarifikasinya bahwa perselisihannya dengan Senator Partai Republik Bob Corker tidak akan mempengaruhi penyelesaian reformasi perpajakan di negeri Paman Sam.

Baca Juga: AS Pungut Bea Masuk 25% Atas Barang China, Kanada-Meksiko Diminta Ikut

Seperti diketahui, Trump menyerang Corker dalam serangkaian cuitannya di akun Twitter-nya beberapa hari lalu. Dia mengejek Corker karena telah memohon dukungannya untuk maju dalam pemilihan senator AS tahun depan.

Perselisihan antara Trump dan Corker ini berpeluang membuat rencana reformasi pajak gagal terlaksana, seperti ketika Trump dan Partai Republik gagal mengganti Obamacare. Sejumlah pihak, terutama Partai Republik pun berharap kasus serupa tidak dilakukan oleh Corker. Sebab, Corker juga merupakan pemain kunci dalam perumusan refomasi perpajakan AS.

Baca Juga: Dinaikkan! Trump Tetapkan Bea Masuk Tambahan Jadi 20% atas Impor China

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak internasional, donald trump, amerika serikat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Februari 2025 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mulai Besok! AS Kenakan Bea Masuk 25% untuk Baja dan Aluminium

Senin, 10 Februari 2025 | 11:33 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump segera Umumkan Bea Masuk Resiprokal, Beberapa Negara Jadi Target

Senin, 10 Februari 2025 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Baja dan Aluminium

Jum'at, 07 Februari 2025 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DEN: Kebijakan Bea Masuk Trump Jadi Peluang Investasi Bagi Indonesia

berita pilihan

Selasa, 04 Maret 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghapusan Sanksi Telat Bayar Pajak saat Transisi Penerapan Coretax

Selasa, 04 Maret 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Asyik! THR ASN Rp50 Triliun Cair Paling Cepat 3 Pekan Sebelum Lebaran

Selasa, 04 Maret 2025 | 10:00 WIB
LITERATUR PAJAK

Pahami Perbedaan Non-Objek Pajak dengan Pajak Terutang Tidak Dipungut

Selasa, 04 Maret 2025 | 09:30 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hendak Jadi Anggota OECD, Initial Memorandum Ditarget Rampung Juni

Selasa, 04 Maret 2025 | 09:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Tiket Ditanggung, Pemerintah Ingin Rakyat Bepergian saat Lebaran

Selasa, 04 Maret 2025 | 09:00 WIB
PROVINSI RIAU

Tingkatkan PAD, Pemprov Ini Bakal Pungut Pajak Kendaraan atas Kapal

Selasa, 04 Maret 2025 | 06:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Siapkan Stimulus Perpajakan untuk Kegiatan Usaha Bulion

Senin, 03 Maret 2025 | 17:05 WIB
BATU BARA DAN MINERAL

Harga Batu Bara Acuan Ditetapkan US$128,24 untuk Periode I Maret 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Bahlil Minta Kepala Daerah Tak Persulit Perizinan Migas