RI Menang Gugatan Soal CPO di WTO, Menko Airlangga Ungkap Ini

"Kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang," katanya, Jumat (17/1/2025).

Airlangga mengatakan WTO juga berpendapat Uni Eropa tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap data yang digunakan untuk menetapkan biofuel yang berasal dari alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk). Selain itu, ditemukan pula kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah ILUC (low ILUC-risk) dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

Kemudian dalam konteks implementasi dari insentif pajak penggunaan biofuel dalam sistem transportasi Prancis (The Incentive Tax Relating to Incorporation Biofuels/The French TIRIB), WTO memandang terbukti melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbasis kelapa sawit. Saat ini, Uni Eropa hanya menerapkan insentif pajak bagi biofuel berbasis minyak rapeseed dan kacang kedelai.

Airlangga menyebut putusan WTO tersebut akan diadopsi dalam waktu 60 hari serta mengikat bagi Indonesia dan Uni Eropa. Dengan demikian, Uni Eropa diminta untuk dapat menyesuaikan kebijakan dalam delegated regulation terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari WTO.

Menurutnya, keputusan WTO tersebut bakal berdampak pada kebijakan yang diambil Uni Eropa yakni European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang implementasinya ditunda hingga 30 Desember 2025. Keputusan WTO dianggap menjadi tambahan kekuatan bagi Indonesia yang tengah berupaya menentang kebijakan EUDR.

Airlangga menambahkan kemenangan di WTO juga dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi implementasi agar komoditas sawit tidak mengalami diskriminasi kembali.

"Dengan kemenangan ini saya berharap bahwa cloud ataupun yang selama ini menghantui perundingan IEU-CEPA ini bisa hilang dan dan kita bisa segera selesaikan IEU-CEPA," ujarnya. (sap)