Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

Trump Siapkan Retaliasi terhadap Negara yang Terapkan Pajak Digital

A+
A-
1
A+
A-
1
Trump Siapkan Retaliasi terhadap Negara yang Terapkan Pajak Digital

Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Nathan Howard

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyiapkan kebijakan retaliasi atas yurisdiksi-yurisdiksi yang menerapkan pajak layanan digital (digital services tax/DST) terhadap perusahaan AS.

Merujuk pada keterangan resmi White House, DST memungkinkan yurisdiksi asing mengenakan pajak atas perusahaan AS meski perusahaan tersebut secara umum tidak tunduk pada yurisdiksi asing dimaksud.

"Presiden Donald Trump tidak akan membiarkan pemerintah asing mengambil basis pajak AS untuk keuntungan mereka sendiri," tulis White House, dikutip pada Minggu (23/2/2025).

Baca Juga: Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Dalam memorandumnya, Trump memerintahkan United States Trade Representative (USTR) untuk melanjutkan investigasi Section 301 atas penerapan DST oleh Prancis, Austria, Italia, Spanyol, Turki, dan Meksiko.

Trump juga memerintahkan USTR untuk melakukan investigasi Section 301 terhadap yurisdiksi-yurisdiksi yang menerapkan DST selain 6 yurisdiksi di atas.

Tak hanya itu, USTR juga diminta melakukan investigasi atas regulasi-regulasi yang mengganggu operasi perusahaan AS, kebijakan-kebijakan yang membahayakan kekayaan intelektual perusahaan AS, dan kebijakan-kebijakan yang melemahkan daya saing perusahaan AS.

Baca Juga: Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

USTR utamanya akan melakukan investigasi atas regulasi terkait dengan sektor ekonomi digital yang diterapkan oleh Uni Eropa.

"Peraturan Uni Eropa yang mengatur interaksi antara perusahaan AS dan konsumen seperti Digital Markets Act dan Digital Services Act akan diperiksa oleh pemerintah," tulis White House.

Setelah investigasi selesai dilakukan, Kementerian Keuangan AS diperintahkan untuk menyiapkan kebijakan pajak berdasarkan Section 891 Internal Revenue Code.

Baca Juga: Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Dengan Section 891, AS meningkatkan tarif pajak yang dikenakan atas warga negara dan perusahaan yang berasal dari yurisdiksi yang menerapkan kebijakan pajak diskriminatif terhadap warga negara AS dan perusahaan AS.

Bila Section 891 diterapkan, tarif pajak yang dikenakan terhadap warga negara dan perusahaan dari yurisdiksi asing bisa ditingkatkan sebesar 2 kali lipat. (rig)

Baca Juga: Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Februari 2025

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, pajak, pajak internasional, pajak digital, kebijakan retaliasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Unduh Bukti Potong 1721-A1 bagi Pegawai di DJP Online

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

berita pilihan

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:00 WIB
PMK 15/2025

Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pemeriksaan Fisik Barang Impor?

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Februari 2025

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Hati-Hati Penipuan Berkedok Pemutakhiran Data NPWP via Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:30 WIB
RPJMN 2025-2029

Masuk RPJMN 2025-2029, Pertumbuhan Ekonomi 2029 Ditarget Tembus 8%

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:21 WIB
KONSULTASI PAJAK

Bangun Usaha di Kawasan Industri? Ini Menu Insentif Perpajakannya

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:00 WIB
SELEBRITAS

Ajak WP Segera Lapor SPT Tahunan, Jonatan Christie: Jangan Ditunda

Jum'at, 28 Februari 2025 | 14:30 WIB
KEP-67/PJ/2025

Tak Kena Sanksi! PPh Masa Januari 2025 Disetor Paling Lambat Hari Ini