Wamenkeu Klaim Kinerja Fiskal Tetap Responsif Hadapi Gejolak Tarif AS

Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono meyakini kinerja fiskal Indonesia akan tetap responsif meski menghadapi sejumlah tantangan, seperti perang tarif dagang antara AS dan China.
Thomas menyampaikan pendapatan negara dan belanja APBN hingga Maret 2025 masing-masing mencapai Rp516,1 triliun dan Rp620 triliun sehingga defisit Rp104,2 triliun atau 0,43% dari PDB. Menurutnya, defisit ini menandakan pengelolaan fiskal dilakukan secara hati-hati.
"Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (22/4/2025).
Kendati masih mengalami defisit anggaran pada awal tahun, Thomas mengeklaim pemerintah telah mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi tantangan global, sekaligus tetap mengelola keuangan negara secara hati-hati.
Seperti diketahui, pemerintah AS berencana menerapkan tarif impor resiprokal ke berbagai negara, termasuk Indonesia dan China. Menanggapi tarif Presiden AS Donald Trump itu, China mengancam akan membalas AS dan negara-negara yang negosiasi ke AS.
Selain itu, Thomas menambahkan inflasi Maret 2025 terkendali di level 1,03% (yoy). Ditambah lagi, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan senilai US$4,33 miliar pada Maret 2025. Capaian ini melanjutkan tren surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
"Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat dengan tingkat pertumbuhan 5,03% pada tahun 2024," tuturnya.
Sejalan dengan itu, lanjut Thomas, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural.
Dalam jangka pendek, APBN 2025 akan difokuskan untuk meningkatkan pendapatan negara, efisiensi belanja, serta menyokong program-program prioritas seperti makanan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa.
Dalam jangka panjang, pemerintah bakal memprioritaskan pengembangan SDM, ketahanan pangan, energi dan air, serta hilirisasi komoditas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Di bawah pemerintahan presiden Prabowo pengembangan SDM menjadi prioritas utama, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Thomas. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.