Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 22 April 2025 | 16:03 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Senin, 21 April 2025 | 11:38 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT Exam Preparation Course
Senin, 21 April 2025 | 10:01 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Selasa, 15 April 2025 | 11:25 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Fokus
Reportase

Wamenkeu Klaim Kinerja Fiskal Tetap Responsif Hadapi Gejolak Tarif AS

A+
A-
0
A+
A-
0
Wamenkeu Klaim Kinerja Fiskal Tetap Responsif Hadapi Gejolak Tarif AS

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono meyakini kinerja fiskal Indonesia akan tetap responsif meski menghadapi sejumlah tantangan, seperti perang tarif dagang antara AS dan China.

Thomas menyampaikan pendapatan negara dan belanja APBN hingga Maret 2025 masing-masing mencapai Rp516,1 triliun dan Rp620 triliun sehingga defisit Rp104,2 triliun atau 0,43% dari PDB. Menurutnya, defisit ini menandakan pengelolaan fiskal dilakukan secara hati-hati.

"Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (22/4/2025).

Baca Juga: Kemendag: Bea Masuk 47 Persen Tak Diberlakukan AS untuk Semua Barang

Kendati masih mengalami defisit anggaran pada awal tahun, Thomas mengeklaim pemerintah telah mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi tantangan global, sekaligus tetap mengelola keuangan negara secara hati-hati.

Seperti diketahui, pemerintah AS berencana menerapkan tarif impor resiprokal ke berbagai negara, termasuk Indonesia dan China. Menanggapi tarif Presiden AS Donald Trump itu, China mengancam akan membalas AS dan negara-negara yang negosiasi ke AS.

Selain itu, Thomas menambahkan inflasi Maret 2025 terkendali di level 1,03% (yoy). Ditambah lagi, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan senilai US$4,33 miliar pada Maret 2025. Capaian ini melanjutkan tren surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Baca Juga: Perjanjian Perdagangan Internasional yang Sudah Diteken RI, Apa Saja?

"Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat dengan tingkat pertumbuhan 5,03% pada tahun 2024," tuturnya.

Sejalan dengan itu, lanjut Thomas, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural.

Dalam jangka pendek, APBN 2025 akan difokuskan untuk meningkatkan pendapatan negara, efisiensi belanja, serta menyokong program-program prioritas seperti makanan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa.

Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, DJBC Kembali Beri Fasilitas Toko Bebas Bea

Dalam jangka panjang, pemerintah bakal memprioritaskan pengembangan SDM, ketahanan pangan, energi dan air, serta hilirisasi komoditas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Di bawah pemerintahan presiden Prabowo pengembangan SDM menjadi prioritas utama, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Thomas. (rig)

Baca Juga: Ada 2 Upaya Ini, KPP Bisa Lebih Fokus Awasi Kepatuhan WP Lapor SPT

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : wamenkeu thomas, apbn 2025, kinerja fiskal, perang tarif, amerika serikat, china, bea masuk, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 April 2025 | 09:00 WIB
LAPORAN FOKUS

Melihat Sistem Peradilan Pajak di Berbagai Negara

Senin, 21 April 2025 | 08:50 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

APBN Jadi Buffer Saat Perang Dagang, Kinerja Perpajakan Perlu Digenjot

Senin, 21 April 2025 | 08:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tingkatkan Kemantapan Jalan Daerah, Prabowo Bakal Terbitkan Inpres

Senin, 21 April 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Menagih Konsistensi RI untuk Tetap Terapkan Pajak Minimum Global

berita pilihan

Selasa, 22 April 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai PPh Final UMKM, Tetap Harus Lampirkan Pembukuan di SPT

Selasa, 22 April 2025 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendag: Bea Masuk 47 Persen Tak Diberlakukan AS untuk Semua Barang

Selasa, 22 April 2025 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Siap-Siap! Kanwil DJP Jawa Barat II Adakan Sita Serentak Pekan Ini

Selasa, 22 April 2025 | 17:45 WIB
PMK 81/2024

Ada Penyesuaian Penghitungan PPh Pasal 25, Apa Saja yang Berubah?

Selasa, 22 April 2025 | 17:30 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Perjanjian Perdagangan Internasional yang Sudah Diteken RI, Apa Saja?

Selasa, 22 April 2025 | 16:30 WIB
KANWIL BEA CUKAI JAKARTA

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, DJBC Kembali Beri Fasilitas Toko Bebas Bea

Selasa, 22 April 2025 | 16:03 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Perhatikan Pengeluaran yang Langsung Berhubungan dengan Kegiatan Usaha

Selasa, 22 April 2025 | 16:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Ada 2 Upaya Ini, KPP Bisa Lebih Fokus Awasi Kepatuhan WP Lapor SPT

Selasa, 22 April 2025 | 15:30 WIB
KONSULTAN PAJAK

Revisi PMK, Kantor Konsultan Pajak Bakal Diwajibkan Punya Izin

Selasa, 22 April 2025 | 15:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Ajukan Restitusi di Coretax Terkendala, DJP: Pastikan Lagi PIC-nya