Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemda Diingatkan Percepat Realisasi APBD

A+
A-
1
A+
A-
1
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemda Diingatkan Percepat Realisasi APBD

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBD 2025.

Tito mengatakan percepatan realisasi APBD berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab, belanja daerah dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat menguat.

"Selain itu, belanja pemerintah juga berperan sebagai penggerak bagi tumbuhnya sektor swasta," katanya dikutip pada Rabu (14/5/2025).

Baca Juga: Soroti Belanja APBD yang Masih Rendah, Mendagri Tito: Lelangnya Lambat

Tito mengatakan realisasi belanja APBD di seluruh daerah di Indonesia hingga April 2025 senilai Rp214,88 triliun atau setara 15,44% dari pagu yang ditetapkan. Secara persentase, realisasi tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 16,32% dari target.

Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah hingga April 2025 senilai Rp292,75 triliun atau 21,88% dari target.

Dia kemudian memaparkan realisasi APBD 2025 yang sangat beragam di antara pemerintah daerah. Di level provinsi, ada daerah dengan realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 39% dari target, tetapi ada pula yang hanya 7,24%.

Baca Juga: Tingkatkan Literasi Pembiayaan Pemda, Kemenkeu Luncurkan Program Ini

Provinsi dengan realisasi pendapatan daerah tertinggi yakni Papua Tengah sebesar 39,08%, diikuti Kalimantan Barat 35,92%, Jawa Barat 32,94%, dan Sumatera Utara 30,65%. Sementara itu, provinsi dengan pendapatan terendah adalah Papua Pegunungan yang hanya 7,24%, disusul Lampung 8,83%, Papua Barat Daya 9,25%, dan Bengkulu 9,85%.

Mengenai belanja daerah, provinsi dengan realisasi terbesar yakni Jawa Barat sebesar 21,91%, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73%, Sumatera Utara 20,64%, dan Banten 20,16%. Adapun untuk provinsi dengan realisasi belanja daerah terendah antara lain Papua Tengah sebesar 4,69%, Lampung 5,67%, Papua Selatan 5,9%, dan Papua Barat 6,88%.

Tito mengapresiasi daerah-daerah dengan realisasi APBD yang termasuk kategori tertinggi. Dia pun berharap daerah dengan realisasi APBD rendah segera mengejar ketertinggalannya.

Baca Juga: Baru Kuartal I/2025, Realisasi Utang Sudah 34% Target

"Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing," ujarnya. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : apbd, keuangan daerah, pembiayaan, kepala daerah, anggaran pemerintah, kemendagri

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Februari 2025 | 09:30 WIB
APBN 2025

Nambah Utang Lewat Obligasi Ritel, Pemerintah Raup Rp37,35 Triliun

Senin, 24 Februari 2025 | 12:00 WIB
SURAT EDARAN MENDAGRI 900/833/SJ

Minta Kepala Daerah Efisiensi Anggaran, Mendagri Terbitkan Panduan

Senin, 24 Februari 2025 | 10:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Bekali Para Kepala Daerah soal Pengelolaan APBN dan APBD

berita pilihan

Rabu, 14 Mei 2025 | 16:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Penerimaan Negara, Tembaga Bakal Masuk SIMBARA pada 2026

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pacu Utilisasi, Industri Elektronik Bisa Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:00 WIB
SE-05/PJ/2022

Jadi Sasaran Penelitian Komprehensif, Siapa itu WP Strategis?

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:45 WIB
RUU PERAMPASAN ASET

Soal RUU Perampasan Aset, Prabowo Sudah Komunikasi dengan Ketum Parpol

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Masih Pakai Sistem Lama, WP Perlu Pastikan Sertel Tetap Valid

Rabu, 14 Mei 2025 | 12:30 WIB
KABUPATEN MAROS

Tunggakan PKB Tembus Rp74 Miliar, Kegiatan Penagihan Dimaksimalkan

Rabu, 14 Mei 2025 | 11:04 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Ungkap Progres Perbaikan Latensi Coretax, Begini Perinciannya

Rabu, 14 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Standar-Standar Pemeriksaan yang Menjadi Acuan Pemeriksa Pajak