Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase

Pengembangan Coretax Perlu Diikuti dengan Peningkatan Kepastian Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Pengembangan Coretax Perlu Diikuti dengan Peningkatan Kepastian Pajak

Director Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji.

JAKARTA, DDTCNews - Pengembangan coretax administration system oleh Ditjen Pajak (DJP) perlu diikuti dengan upaya-upaya peningkatan kepastian dalam sistem pajak.

Director Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan peningkatan kepastian sistem pajak melalui coretax system akan memberikan 2 manfaat besar, yakni perbaikan iklim berusaha dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

"Kalau kita melihat tax certainty vs penurunan tarif vs insentif, mana yang lebih efektif membuat iklim berusaha yang lebih bagus? Jawabannya, tax certainty," katanya dalam Regular Tax Discussion (RTD) yang digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Rabu (15/5/2024).

Baca Juga: DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Menurut Bawono, peningkatan kepastian sistem pajak akan meningkatkan moral pajak (tax morale). Peningkatan moral pajak pada ujungnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, utamanya wajib pajak badan.

Bagi wajib pajak orang pribadi, moral pajak dan kepatuhannya bisa meningkat apabila mendapatkan pelayanan yang baik dan memiliki kepercayaan yang kuat kepada pemerintahan.

Sementara itu, peningkatan moral pajak dan kepatuhan dari wajib pajak badan juga berkorelasi positif dengan kepastian dalam sistem pajak.

Baca Juga: DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

"Wajib pajak badan inginnya kepastian. Jangan sampai tarif pajak efektifnya tidak bisa diprediksi di kemudian hari. Misal, karena adanya sengketa, aturan yang berubah, kompleksitas, dan sebagainya," ujar Bawono.

Untuk itu, kehadiran coretax system perlu menindaklanjuti sumber-sumber ketidakpastian pajak yang selama ini dihadapi wajib pajak. Dalam publikasi OECD dan IMF bertajuk OECD/IMF 2019 Progress Report on Tax Certainty, ketidakpastian pajak salah satunya bisa bersumber dari administrasi pajak.

Contoh bentuk ketidakpastian pajak ialah rumitnya birokrasi yang harus ditempuh untuk mematuhi kewajiban dokumentasi, perlakuan pajak dari otoritas yang sulit diprediksi, tidak diperolehnya kepastian lewat ruling atau mekanisme sejenisnya, dan lain-lain.

Baca Juga: Marak Modus Bukti Potong Palsu, Otoritas Ini Perketat Restitusi Pajak

Ketidakpastian yang berasal dari sisi administrasi pajak seyogianya bisa direduksi seiring dengan kehadiran coretax system.

"Harusnya segala macam menjadi lebih mudah diprediksi dan hubungannya bisa lebih setara. Jadi, paradigmanya ialah cooperative compliance di mana ada hubungan yang setara antara wajib pajak dan otoritas pajak. Ini lebih mungkin dilakukan di kemudian hari," tutur Bawono.

Program Tax Control Framework

Lebih lanjut, Bawono menuturkan kehadiran coretax system seyogianya juga mampu memfasilitasi interaksi yang berbasiskan pada paradigma relaksasi-partisipasi antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Baca Juga: Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Dengan paradigma tersebut, lanjutnya, wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan relaksasi dalam bentuk pelayanan yang baik, insentif, dan kepastian dari otoritas pajak. Namun, beragam relaksasi dari otoritas tersebut juga harus dipertukarkan dengan komitmen wajib pajak untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

Paradigma tersebut bisa diimplementasikan melalui program tax control framework (TCF). "Misal, kepastian dipertukarkan dengan transparansi. Dengan TCF, seharusnya ada kepastian dari awal bagi wajib pajak tersebut," ujar Bawono.

Melalui TCF, paradigma kepatuhan pajak digeser dari yang saat ini berbasiskan pada enforcement menjadi berbasis pada cooperative compliance. Peningkatan kepatuhan melalui TCF saat ini mulai banyak diterapkan oleh beberapa negara.

Baca Juga: DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Saat wajib pajak menerapkan TCF, aspek pajak dari setiap keputusan bisnis bakal dipertimbangkan sedari awal, bukan sebagai aspek yang baru dipertimbangkan di akhir. Dengan TCF, risiko-risiko pajak dipertimbangkan sejak awal dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

"Artinya, ini menekankan pada good governance dalam konteks pajak. Jadi, prosesnya yang dilihat oleh otoritas. Kalau wajib pajak badan sudah mengimplementasikan proses pajak dengan lebih baik, dengan TCF diasumsikan ujungnya pasti baik," kata Bawono.

Untuk otoritas pajak, kehadiran TCF pada gilirannya bisa memberikan kepastian sejak awal, sekaligus mengurangi risiko pajak. Bagi wajib pajak, TCF bisa mengefisienkan proses bisnis dan memberikan informasi yang valid mengenai tata kelola pajak.

Baca Juga: Paksa WP Lunasi Tunggakan Pajaknya, KPP Sita Sepeda Motor

"Misal, perusahaan AB scoring TCF-nya oke dan bisa diberikan manfaat. Misal, restitusi dipercepat, tidak diperiksa, dan sebagainya. Ada benefit yang dipertukarkan dengan wajib pajak sejak awal dan itu terbuka. Jadi, ex-ante approach," ujar Bawono.

Pada banyak negara, program TCF difokuskan kepada wajib pajak-wajib pajak tertentu, utamanya wajib pajak besar yang memiliki kapabilitas untuk menerapkan good governance, bukan wajib pajak orang pribadi dan UMKM.

Namun demikian, Indonesia hingga saat ini masih belum menerapkan TCF, padahal negara tetangga seperti Malaysia sudah menerapkan program tersebut.

Baca Juga: Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Untuk itu, kehadiran coretax system dalam waktu dekat diharapkan mendorong implementasi TCF di Indonesia sehingga mendukung tercapainya kepastian dalam sistem pajak di Indonesia. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tax control framework, TCF, coretax system , ketidakpastian pajak, administrasi pajak, kepatuhan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:34 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sabtu dan Minggu Ini, Seluruh Layanan Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Coretax DJP, Pemerintah Bisa Tahu Potensi dari Tiap Wajib Pajak

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:30 WIB
LITERATUR PAJAK

Perlakuan Pajak Hewan Ternak Kurban, Baca Rekap Aturannya di Sini

berita pilihan

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:35 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Kamis, 30 Mei 2024 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?