Tahun Depan, PPN atas Pembelian Mobil Bekas Bakal Naik Jadi 1,2 Persen
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan kendaraan bermotor bekas bakal dinaikkan dari 1,1% menjadi 1,2% pada tahun depan seiring dengan dinaikkannya tarif PPN umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kenaikan tarif PPN atas penjualan kendaraan bermotor bekas tersebut sejalan dengan rencana kenaikan tarif umum PPN dari 11% menjadi 12% sebagaimana diamanatkan dalam UU PPN s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
"Besaran tertentu…ditetapkan…sebesar 1,2% dari harga jual, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN," bunyi Pasal 2 ayat (5) PMK 65/2022, dikutip pada Jumat (12/4/2024).
Sebagai informasi, PPN sebesar 1,2% pada tahun depan atas penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas.
Bila PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas juga melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) lain maka pemungutan PPN atas penyerahan BKP/JKP lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Contoh, PT B melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan jasa perbaikan kendaraan bermotor. Dalam kasus ini, PT B wajib memungut PPN dengan besaran tertentu atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sesuai dengan PMK 65/2022.
Untuk diperhatikan, PPN yang dipungut atas JKP berupa jasa perbaikan kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni menggunakan tarif umum yang tercantum dalam Pasal 7 UU PPN.
Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor yang terutang PPN dengan besaran tertentu adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
DPR: Kenaikan Gaji Hakim Perlu Diikuti Reformasi Sistem Kehakiman
Negara Ini Berlakukan Pajak 17,5 Persen atas Capital Gains Aset Kripto
Kriteria Wajib Pajak yang Bisa Ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai
berita pilihan
Afiliator e-Commerce Dapat Komisi Jualan, Siapa yang Potong Pajaknya?
PER-11/PJ/2025 Turut Atur Pembuatan Faktur Pajak dalam Keadaan Kahar
Dapat Surat Bebas PPh Pasal 22, WP Wajib Lapor Realisasi via Coretax
SPT Era Coretax Muat Lampiran Penghitungan Rasio Biaya Pinjaman/EBITDA
Aturan Baru Pertukaran Informasi Perpajakan, Unduh di Sini!
Rasio Net Interest/EBITDA Bakal Jadi Patokan Baru Pengurang PPh
Revisi UU, Negara Ini Kenakan Cukai Minuman Manis Mulai 2027
Kriteria WP yang Bisa Pembukuan Berbahasa Inggris dan Pakai Dolar AS
