Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

100 Juta Orang Bakal Mudik Nataru 2025, Begini Persiapan Pemerintah

A+
A-
0
A+
A-
0
100 Juta Orang Bakal Mudik Nataru 2025, Begini Persiapan Pemerintah

Ilustrasi. Sejumlah penumpang berjalanan di selasar terminal untuk lapor diri di konter chek in Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (16/12/2024). Sepekan menjelang perayaan hari Natal dan juga libur akhir tahun, sejumlah warga sudah melakukan perjalan mudik dan liburan dengan pesawat terbang lebih awal untuk menghindari padatnya penumpang sehingga sulit mendapatkan kursi pesawat. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah telah menyiapkan beragam kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat pada Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Menurut AHY, beragam kebijakan yang disiapkan pemerintah tersebut dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah, terutama pada saat Nataru 2025.

"Tadi Bapak Presiden Prabowo menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab pada isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan nataru untuk meyakinkan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal ini bisa beribadah dengan baik dan merasa aman dan nyaman," kata AHY, dikutip pada Rabu (18/12/2024).

Baca Juga: Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Pada nataru kali ini, pemerintah memperkirakan ada sekitar 110 juta orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan beragam moda transportasi.

Polri bersama TNI akan menyiapkan personel untuk mengamankan rumah ibadah, rute perjalanan, dan titik-titik rawan lainnya. Fasilitas pendukung di bandara, dermaga, stasiun, dan terminal juga disiapkan untuk mengakomodasi lonjakan mobilitas masyarakat.

"Jadi, jalan tol di pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 kilometer. Kemudian, tempat istirahat dan pelayanan yang dipersiapkan itu ada 90 secara keseluruhan dan 422 gerbang tol beroperasi," ujar AHY.

Baca Juga: Masuk RPJMN 2025-2029, Pertumbuhan Ekonomi 2029 Ditarget Tembus 8%

Guna mengantisipasi kemacetan, pemerintah telah menyiapkan posko pemantauan di berbagai titik rawan serta akan merekayasa lalu lintas di ruas-ruas yang padat seperti Jakarta-Cikampek.

"Ini juga akan terus kami kawal. Kami monitor melalui command center atau posko yang digelar di berbagai titik yang memiliki kerawanan atau kerentanan terhadap situasi yang membuat traffic itu perlu dikontrol lebih baik lagi," kata AHY.

Terakhir, pemerintah juga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam kondisi yang aman.

Baca Juga: Dinaikkan! Trump Tetapkan Bea Masuk Tambahan Jadi 20% atas Impor China

"Tadi Menteri ESDM [Bahlil Lahadalia] juga menjelaskan secara umum sudah siap dan akan terus mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi terkait dengan ketersediaan bahan bakar dan juga listrik, suplai listrik agar ketika ada demand yang tinggi semuanya tetap terjaga dengan baik," kata AHY. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Nataru 2025, AHY, bbm, listrik, natal, tahun baru, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Februari 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Ada Importir Belum Padankan NIK-NPWP, DJBC Singgung Tarif PPh 22

Rabu, 26 Februari 2025 | 06:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Godok Insentif Pajak Sesuai GloBE Rules, Kemenkeu Pertimbangkan QRTC

Selasa, 25 Februari 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Disederhanakan, DJBC Ungkap Dampaknya

Selasa, 25 Februari 2025 | 15:30 WIB
PMK 15/2025

Diperiksa DJP, WP Harus Penuhi Permintaan Dokumen dalam Waktu 1 Bulan

berita pilihan

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:00 WIB
PMK 15/2025

Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pemeriksaan Fisik Barang Impor?

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Februari 2025

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Hati-Hati Penipuan Berkedok Pemutakhiran Data NPWP via Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:30 WIB
RPJMN 2025-2029

Masuk RPJMN 2025-2029, Pertumbuhan Ekonomi 2029 Ditarget Tembus 8%

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:21 WIB
KONSULTASI PAJAK

Bangun Usaha di Kawasan Industri? Ini Menu Insentif Perpajakannya

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:00 WIB
SELEBRITAS

Ajak WP Segera Lapor SPT Tahunan, Jonatan Christie: Jangan Ditunda

Jum'at, 28 Februari 2025 | 14:30 WIB
KEP-67/PJ/2025

Tak Kena Sanksi! PPh Masa Januari 2025 Disetor Paling Lambat Hari Ini