Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 03 Maret 2025 | 08:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Fokus
Reportase

9 Dari 10 Fraksi Setuju Disahkan di Paripurna

A+
A-
0
A+
A-
0
9 Dari 10 Fraksi Setuju Disahkan di Paripurna

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 9 dari 10 fraksi yang ada di DPR sepakat dan menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk disahkan ke sidang paripurna DPR yang dijadwalkan Selasa, (28/7).

Hal tersebut terungkap melalui pandangan mini fraksi yang sudah disampaikan oleh 10 fraksi dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan di DPR, Senin (27/6). Dengan demikian, RUU Pengampunan Pajak pun siap disahkan di sidang paripurna DPR.

Fraksi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat, yang menyampaikan pandangan mini fraksi setelah skors buka Magrib tadi, sepakat mendorong RUU Pengampunan Pajak ke pembicaraan berikutnya.

Baca Juga: Coretax Tetap Jalan, DJP Diberi Waktu hingga April untuk Perbaikan

Sebelum itu, baru 6 fraksi yang menyampaikan pandangannya, yaitu Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Penolakan RUU Tax Amnesty datang dari Fraksi PKS.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan I Gusti Agung Rai menyatakan PDIP menyetujui RUU Pengampunan Pajak dengan catatan tarif yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah. “Selain itu, pengampunan pajak harus berlangsung sekali dan tidak bisa diulang,” katanya.

Juru Bicara Fraksi PPP Elviana menambahkan agar program tax amnesty berhasil, pemerintah perlu mendorong sosialisasinya. Selain itu, PPP berharap agar program pengampunan pajak itu dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor riil.

Baca Juga: Banyak Kendala, Komisi XI: Kejar Target Penerimaan Memang Tugas Berat

Senada dengan PPP, Juru Bicara Fraksi Nasdem Doni Imam Priambodo mengatakan fraksinya mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan RUU Pengampunan Pajak. “Kami setuju agar RUU Tax Amnesty segera disahkan menjadi undang-undang,” katanya.

Adapun, Fraksi Hanura, yang tidak hadir dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Keuangan itu, menyampaikan persetujuannya melalui pandangan mini fraksi yang dibacakan pimpinan raker. Hanura mendukung agar RUU Pengampunan Pajak disahkan di paripurna. (Bsi)

Baca Juga: DPR Minta DJP Susun Roadmap Penerapan Coretax System yang Minim Risiko

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, DPR

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 06 Desember 2024 | 11:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Seimbangkan Penerimaan dan Daya Beli, DEN Dukung PPN Multitarif

Kamis, 05 Desember 2024 | 15:50 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Usai Temui Prabowo, DPR Sebut PPN 12% Hanya Berlaku untuk Barang Mewah

Kamis, 05 Desember 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Jaga Daya Beli Saat PPN Naik, BI Diminta Turunkan Suku Bunga Acuan

Rabu, 04 Desember 2024 | 13:30 WIB
APBN 2025

Tak Ada Ruang Penundaan, Target Perpajakan 2025 Sudah Pakai PPN 12%

berita pilihan

Selasa, 04 Maret 2025 | 19:43 WIB
EXCLUSIVE SEMINAR – DDTC ACADEMY

Optimalkan Insentif Pajak dengan Manajemen yang Tepat

Selasa, 04 Maret 2025 | 18:00 WIB
KPP MADYA TANGERANG

Gagal Daftar NPWP di Coretax, WP Pilih Datang Langsung ke Kantor Pajak

Selasa, 04 Maret 2025 | 17:30 WIB
KEP-67/PJ/2025

Ingat! Tidak Ada Penghapusan Sanksi Telat Upload Faktur Pajak

Selasa, 04 Maret 2025 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi untuk Login DJP Online Tak Masuk-Masuk? Coba Cara Ini

Selasa, 04 Maret 2025 | 15:30 WIB
KABUPATEN BULELENG

Piutang Pajak Menumpuk Rp108 Miliar, Pemkab Didesak Kebut Penagihan

Selasa, 04 Maret 2025 | 15:00 WIB
PMK 17/2025

Simak! Ini Sederet Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Penyidikan

Selasa, 04 Maret 2025 | 14:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Deflasi 0,09 Persen, Kemenkeu Klaim Daya Beli Rakyat Masih Terjaga

Selasa, 04 Maret 2025 | 14:30 WIB
APBN 2025

Dari Uang Pajak! Danantara Bakal Modali Proyek-Proyek Hilirisasi

Selasa, 04 Maret 2025 | 14:00 WIB
KONSULTASI CORETAX

Sudah Bayar PPN dalam PIB, tapi di Coretax PPN-nya Tetap Nol?