APBN Alami Defisit Rp104,2 Triliun hingga Maret 2025

"Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati," katanya, dikutip pada Rabu (9/4/2025).

Pada APBN 2025, pemerintah merancang defisit anggaran senilai Rp616,19 triliun atau 2,53% PDB.

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara hingga Maret 2025 yang senilai Rp516,1 triliun ini terkontraksi 16,75%. Realisasi tersebut setara 17,2% dari target Rp3.005,13 triliun.

Pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan senilai Rp400,1 triliun, yang terkontraksi 13,5%. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp322,6 triliun yang turun 18,1%, serta kepabeanan dan cukai Rp77,5 triliun yang mampu tumbuh 12,3%.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak terealisasi Rp115,9 triliun atau terkontraksi 26%.

"Saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent, dan ini akan menjadi berantakan," ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut belanja negara yang terealisasi Rp620,3 triliun mengalami pertumbuhan 1,36%. Realisasi ini setara dengan 17,1% dari pagu belanja senilai Rp3.621,31 triliun.

Belanja negara ini terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah Rp207,1 triliun.

"Presiden memang punya banyak program, tetapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable," imbuhnya.

Keseimbangan primer pada akhir Maret 2025 tercatat masih surplus Rp17,5 triliun. Adapun untuk pembiayaan anggaran, realisasinya mencapai Rp250 triliun atau 40,6% dari target. (sap)