APBN Jadi Buffer Saat Perang Dagang, Kinerja Perpajakan Perlu Digenjot

"Kita membutuhkan dorongan fiskal yang kuat. Oleh karena itu, penerimaan perpajakan harus terus ditingkatkan secara signifikan," katanya, dikutip pada Senin (21/4/2025).

Kholid mengatakan peningkatan penerimaan perpajakan sangat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan lebih ekspansif. Selain itu, penerimaan perpajakan yang tinggi juga akan membantu pemerintah mengarahkan kebijakannya agar berpihak pada kepentingan ekonomi nasional.

Hingga Maret 2025, penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp400,1 triliun atau terkontraksi 13,5%. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp322,6 triliun yang turun 18,1%, serta kepabeanan dan cukai Rp77,5 triliun yang mampu tumbuh 12,3%.

Dia menjelaskan pemerintah perlu merumuskan kebijakan ekonomi secara terukur dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional. Hal itu diperlukan untuk memastikan stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga.

Menurutnya, kebijakan yang perlu disusun secara hati-hati utamanya mengenai rencana relaksasi impor atas produk asal Amerika Serikat (AS). Sebab, regulasi impor harus dijalankan secara selektif agar tidak melemahkan industri dalam negeri.

"Tidak semua sektor harus dibuka untuk impor. Kita harus selektif, terutama dalam memilih sektor-sektor yang justru bisa mendukung dan mendorong kinerja industri ekspor nasional," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana meningkatkan impor dari AS senilai US$19 miliar guna menyeimbangkan neraca dagang antara Indonesia dan AS. Langkah ini menjadi bagian dari upaya negosiasi bea masuk resiprokal dengan AS. (dik)