Bikin Kode Billing PPh Dividen, Kok Kode Jenis Pajaknya Enggak Ada?

Jawaban:

TERIMA KASIH Bapak Handoko atas pertanyaanya. Pada dasarnya, dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi yang tidak diinvestasikan kembali sesuai dengan ketentuan, akan terutang PPh saat dividen tersebut diterima atau diperoleh. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 372 PMK 81/2024.

PPh terutang atas dividen tersebut harus disetor sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dengan tarif 10%. Sesuai dengan Pasal 373 ayat (2) PMK 81/2024, PPh atas dividen tersebut harus disetor maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Selain itu, berdasarkan Pasal 373 ayat (3) PMK 81/2024, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh terutang atas dividen wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Terkait dengan pembayaran/penyetoran pajak terutang, coretax system mengenalkan 3 skema pembuatan kode billing. Pertama, pembuatan kode billing terkait dengan SPT. Kode billing terkait dengan SPT hanya bisa dibuat setelah draft SPT terbentuk (tidak bisa dibuat secara mandiri).

Kedua, pembuatan kode billing terkait dengan pembayaran tagihan/ketetapan pajak yang bernilai kurang bayar (seperti STP dan SKPKB). Pembuatan kode billing atas tagihan tersebut dilakukan melalui modul Pembayaran dan menu Layanan Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak.

Ketiga, pembuatan kode billing selain terkait dengan SPT dan tagihan/ketetapan pajak (kode billing dengan sifat ‘setor sendiri’). Pembuatan kode billing ini dilakukan melalui modul Pembayaran dan menu Layanan Pembuatan Kode Billing Mandiri.

Kendati PPh terutang atas dividen disetorkan sendiri, penyetoran PPh tersebut dilakukan menggunakan skema pembuatan kode billing terkait dengan SPT. Artinya, Bapak Handoko tidak dapat membuat kode billing untuk pembayaran PPh terutang atas dividen melalui menu Layanan Pembuatan Kode Billing Mandiri.

Oleh karenanya, Bapak Handoko tidak dapat menemukan KAP-KJS untuk setoran PPh atas dividen dari dalam negeri pada menu tersebut. Adapun untuk membuat kode billing terkait dengan pembayaran PPh atas dividen ada 4 alur proses yang harus Bapak Handoko lakukan, yaitu:

1. Membuat bukti potong
2. Membuat konsep SPT Masa Unifikasi
3. Mendapat kode billing secara otomatis
4. Melakukan pembayaran

Membuat Bukti Potong

Mula-mula, Bapak Handoko perlu membuat bukti potong. Caranya, pilih modul e-Bupot dan menu Penyetoran Sendiri. Selanjutnya, Bapak Handoko akan diarahkan ke halaman penerbitan e-Bupot dan secara otomatis masuk ke halaman Belum Terbit. Lalu, klik tombol +Create e-Bupot SP untuk mulai membuat bukti potong.

Kemudian, Bapak Handoko akan diarahkan untuk mengisi formulir e-Bupot Setor Sendiri. Ada sejumlah informasi yang perlu diisi, yaitu meliputi:

1. Masa pajak. Pilih masa pajak sesuai dengan bulan Bapak Handoko menerima dividen;
2. Fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor. Isikan fasilitas pajak yang Bapak Handoko miliki terkait dengan PPh atas dividen, apabila tidak ada maka pilih ‘Tanpa Fasilitas’. Umumnya, dalam konteks ini, kolom tersebut diisi dengan ‘Tanpa Fasilitas’;
3. Nama objek pajak. Pilih ‘Dividen yang DIterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri’;
4. Dasar pengenaan pajak. Isikan dasar pengenaan pajak sesuai dengan jumlah dividen yang Bapak Handoko terima. Sistem otomatis akan menentukan tarif dan jumlah pajak yang terutang.
5. Jenis dokumen. Pilih jenis dokumen yang menjadi dasar Bapak Handoko mendapatkan dividen. Misal, akta rapat umum pemegang saham atau bukti pembayaran;
6. Nomor dokumen. Isikan nomor dokumen sesuai dengan dokumen yang menjadi referensi;
7. Isikan tanggal dokumen; dan
8. Isikan NITKU Bapak Handoko.

Setelah semua kolom terisi, klik Save Draft. Formulir e-Bupot Setor Sendiri yang telah Bapak Handoko isi akan muncul pada menu Belum Terbit. Kemudian, klik edit (ikon pensil), gulir ke bawah dan klik Submit. Apabila berhasil, akan muncul notifikasi ‘Success save data successfully’.

Berikutnya, klik checkbox (centang) bukti pemotongan tersebut, lalu klik Terbitkan untuk mengunggahnya. Apabila berhasil, bukti pemotongan yang Bapak Handoko buat akan berpindah dan muncul di menu Telah Terbit.

Membuat Konsep SPT Masa Unifikasi

Langkah berikutnya, Bapak Handoko perlu masuk ke modul Surat Pemberitahuan (SPT) dan pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT). Selanjutnya, pada halaman Konsep SPT klik tombol Buat Konsep SPT dan pilih PPh Unifikasi, lalu klik Lanjut.

Setelah itu, pilih masa pajak dan tahun pajak yang sesuai, lalu klik Lanjut. Kemudian, pilih jenis SPT Normal dan klik Buat Konsep SPT. Bapak Handoko akan otomatis kembali ke halaman Konsep SPT. Selanjutnya, klik lihat (ikon pensil) untuk melihat konsep SPT yang telah Bapak Handoko buat.

Pada tahap ini, Bapak Handoko dapat memastikan kembali apakah data yang terinput sudah sesuai. Apabila telah sesuai, klik centang pada pernyataan yang ada (pada bagian bawah SPT), lalu klik Bayar dan Lapor.

Kemudian, masukkan tanda tangan digital yang Bapak Handoko miliki untuk menandatangani SPT. Misalnya, Bapak Handoko menggunakan tanda tangan digital berupa kode otorisasi DJP maka masukkan sandi penandatangan/passpharase. Setelah itu, klik Simpan, lalu klik Konfirmasi Tanda Tangan.

Berikutnya, Bapak Handoko akan otomatis diarahkan ke halaman SPT Menunggu Pembayaran. Selain itu, lembar kode billing untuk pembayaran PPh atas dividen pun akan ter-download secara otomatis. Bapak Handoko bisa melihatnya di menu unduhan (download) pada browser.

Apabila lembar kode billing tidak otomatis terunduh, Bapak Handoko dapat mengunduh ulang. Caranya, masuk ke modul Pembayaran dan pilih menu Daftar Kode Billing Belum Dibayar. Klik Lihat untuk mengunduh lembar kode billing tersebut, lalu lembar kode billing akan otomatis terunduh.

Lembar tersebut akan mencantumkan kode billing yang perlu Bapak Handoko gunakan untuk membayar PPh atas dividen. Apabila kode billing telah dibayar, SPT PPh nifikasi akan otomatis terlapor dan muncul pada menu ‘SPT Dilaporkan’.

Sebagai informasi, KAP-KJS untuk penyetoran dividen dalam negeri juga berubah menjadi 411128-100. Perubahan KAP-KJS tersebut sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2024. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga jawaban ini dapat membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Coretax hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar coretax system, silakan mengirimkannya melalui kolom pertanyaan yang tersedia pada kanal Coretax atau klik tautan berikut ini. (sap)