DJP Bisa Cabut Akses Pembuatan Faktur Pajak PKP, Begini Penyebabnya
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) dapat melakukan penonaktifan akses pembuatan faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak (PKP) jika PKP dimaksud terindikasi menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP.
Merujuk pada Pasal 65 ayat (1) PMK 81/2024, penonaktifan juga bisa dilakukan dalam hal PKP tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kriteria yang ditetapkan oleh dirjen pajak.
"Terhadap penonaktifan akses pembuatan faktur pajak ... PKP dapat menyampaikan klarifikasi kepada dirjen pajak," bunyi Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024, dikutip pada Jumat (28/3/2025).
Jika berdasarkan klarifikasi atau berdasarkan data DJP diketahui bahwa PKP tidak memenuhi kriteria penonaktifan akses pembuatan faktur pajak, dirjen pajak akan mengaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajak.
Namun, dalam hal PKP tak menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu 30 hari sejak penonaktifan akses pembuatan faktur, kepala kantor pelayanan pajak (KPP) akan mencabut pengukuhan PKP secara jabatan.
Pengusaha yang telah dilakukan pencabutan pengukuhan PKP dapat dikukuhkan kembali sebagai PKP sepanjang tidak memenuhi kriteria penonaktifan akses pembuatan faktur pajak.
Sebagai informasi, PKP memperoleh akses pembuatan faktur pajak setelah kepala KPP mengeluarkan keputusan yang menerima permohonan pengukuhan PKP yang diajukan oleh pengusaha.
Akses pembuatan faktur pajak dapat digunakan oleh PKP sejak tanggal dimulainya kewajiban sebagai PKP sebagaimana tercantum dalam keputusan pengukuhan sebagai PKP. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Berangkat Haji 2025? Impor Barang Kiriman Jemaah Bisa Bebas Bea Masuk
IMF Dorong Negara Fokus Reformasi Pajak di Tengah Gejolak Tarif AS
Demi Tip Bebas Pajak, Trump Ingin Naikkan Tarif PPh Orang Kaya
Belum Lapor SPT Tahunan, Bersiap Dikirim Surat Teguran dari DJP
berita pilihan
Prabowo Tunjuk Hadi Poernomo Jadi Penasihat Bidang Penerimaan Negara
Collaborative Discussion untuk Intern DDTC, Kini Soal Problem Solving
Apa Itu Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi?
Ingat, 3 Simpulan Ini Bisa Buat SP2DK Naik ke Pemeriksaan
Masih Dibuka, Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing
DPR Soroti PNBP setelah Pembentukan Danantara, Ini Penjelasan Kemenkeu
Pemda Beri Keringanan Pajak Daerah bagi Pensiunan dan Veteran
AS dan China Sepakat Pangkas Bea Masuk Selama 90 Hari
La Mamang
Jum'at, 28 Maret 2025 | 13:05 WIB