DJP Bisa Cabut Akses Pembuatan Faktur Pajak PKP, Begini Penyebabnya
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) dapat melakukan penonaktifan akses pembuatan faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak (PKP) jika PKP dimaksud terindikasi menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP.
Merujuk pada Pasal 65 ayat (1) PMK 81/2024, penonaktifan juga bisa dilakukan dalam hal PKP tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kriteria yang ditetapkan oleh dirjen pajak.
"Terhadap penonaktifan akses pembuatan faktur pajak ... PKP dapat menyampaikan klarifikasi kepada dirjen pajak," bunyi Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024, dikutip pada Jumat (28/3/2025).
Jika berdasarkan klarifikasi atau berdasarkan data DJP diketahui bahwa PKP tidak memenuhi kriteria penonaktifan akses pembuatan faktur pajak, dirjen pajak akan mengaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajak.
Namun, dalam hal PKP tak menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu 30 hari sejak penonaktifan akses pembuatan faktur, kepala kantor pelayanan pajak (KPP) akan mencabut pengukuhan PKP secara jabatan.
Pengusaha yang telah dilakukan pencabutan pengukuhan PKP dapat dikukuhkan kembali sebagai PKP sepanjang tidak memenuhi kriteria penonaktifan akses pembuatan faktur pajak.
Sebagai informasi, PKP memperoleh akses pembuatan faktur pajak setelah kepala KPP mengeluarkan keputusan yang menerima permohonan pengukuhan PKP yang diajukan oleh pengusaha.
Akses pembuatan faktur pajak dapat digunakan oleh PKP sejak tanggal dimulainya kewajiban sebagai PKP sebagaimana tercantum dalam keputusan pengukuhan sebagai PKP. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Fiskus Edukasi Pedagang Emas Soal Mekanisme Faktur Pajak Digunggung
DJBC Lakukan 9.000 Penindakan, Paling Banyak Kasus Rokok Ilegal
Tax Amnesty Berulang Dikhawatirkan Gerus Kepatuhan WP
berita pilihan
Ada Buku Panduan Coretax Portal Lembaga Keuangan, Unduh di Sini
Simak! Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri untuk Orang Pribadi dan Badan
Ternyata Tak Semua Papan Reklame Kena Pajak Daerah, Ada Aturan Ukuran?
Nunggak Pajak Kendaraan Lebih dari 2 Tahun, WP Bisa Gunakan Pemutihan
Initial Memorandum Aksesi OECD Ditargetkan Rampung Bulan Depan
DJP: Pengajuan Pengurangan Angsuran PPh 25 Sudah Bisa Lewat Coretax
Cakupan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain yang Dilakukan Ditjen Pajak
WP Tak Gubris Surat Teguran DJP, Siap-siap Dapat Surat Tagihan Pajak
Hadapi Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Didesak Beri Insentif Pajak
La Mamang
Jum'at, 28 Maret 2025 | 13:05 WIB