Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Minggu, 25 Mei 2025 | 14:45 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Sabtu, 24 Mei 2025 | 13:05 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Kamis, 22 Mei 2025 | 18:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 22 Mei 2025 | 12:15 WIB
RICHARD COLLIER (OXFORD), RITA DE LA FERIA (LEEDS):
Fokus
Reportase

Imbas El Nino, Penyaluran Bantuan Beras Diperpanjang Hingga Maret 2024

A+
A-
3
A+
A-
3
Imbas El Nino, Penyaluran Bantuan Beras Diperpanjang Hingga Maret 2024

Warga memanggul beras Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah dan bantuan sembako dari Presiden di Gudang Bulog Sukamaju milik Perum Bulog Divisi Regional Sumsel dan Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (26/10/2023). Presiden meninjau persediaan beras dan proses penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengaku siap melanjutkan pemberian bantuan pangan berupa beras hingga Desember 2023 dan 3 bulan pertama 2024 sesuai dengan arahan pemerintah.

Perpanjangan periode pemberian bantuan ditargetkan mampu membantu masyarakat untuk mampu mengatasi dampak El Nino terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.

"Perpanjangan waktu salur bantuan ini diperlukan untuk terus menjaga stabilitas harga beras. Terlebih El Nino sejak September sampai sekarang impact-nya bisa 2 bulan kemudian dan dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dikutip Sabtu (28/10/2023).

Baca Juga: Penerima Manfaat Divalidasi, Realisasi Bansos Dilaporkan Turun

Untuk penyaluran bantuan beras mulai Januari hingga Maret 2024, Bapanas mengaku sedang memastikan ketersediaan pasokan beras bersama dengan kementerian terkait dan Perum Bulog.

Arief menerangkan stok beras yang dibutuhkan untuk memberikan tambahan bantuan beras pada Desember 2023 adalah sebanyak 200.000 ton. Adapun beras yang dibutuhkan untuk penyaluran Januari hingga Maret 2024 sebanyak 600.000 ton.

"Bantuan ini diperuntukkan kepada 20,66 juta KPM setiap bulannya. Tentunya ini memerlukan dukungan anggaran dari Kemenkeu dan juga persetujuan presiden," ujar Arief.

Baca Juga: THR untuk ASN Ditarget Cair 17 Maret 2025, Tukin 100 Persen

Jumlah penerima bantuan beras turun dari yang awalnya sebanyak 21,35 juta KPM menjadi 20,66 juta KPM setelah Kemensos melakukan perbaikan akurasi data.

"Apabila ada KPM tidak sesuai dengan data, maka dapat dilakukan penggantian oleh pemerintah desa/kelurahan," ujar Arief.

Bila masyarakat yang membutuhkan beras ternyata belum masuk ke dalam KPM, masyarakat dapat menyampaikan laporan ke RT/RW, kepala desa, atau lurah setempat agar kemudian diverifikasi oleh dinas sosial setempat. (sap)

Baca Juga: Bulog Disuntik Dana Rp16,6 Triliun untuk Serap Gabah Petani

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bantuan sosial, bansos, beras, cadangan beras, Jokowi, El Nino

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 09 Oktober 2024 | 11:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi dan Prabowo Kompak Setujui Kenaikan Tunjangan Hakim

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

Jum'at, 27 September 2024 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas: Turunnya Kelas Menengah Bakal Jadi Perhatian Prabowo

berita pilihan

Minggu, 25 Mei 2025 | 15:09 WIB
MATERI USKP I/2025

Besok Ujian! Ini Daftar Materi untuk Belajar Agar Siap Hadapi USKP A-B

Minggu, 25 Mei 2025 | 15:00 WIB
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

BPK Rampungkan Pemeriksaan atas LKPP 2024, Ini Kata Sri Mulyani

Minggu, 25 Mei 2025 | 14:45 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN

Meluruskan Penerapan Prinsip Equal Treatment dalam Kompetensi Kuasa WP

Minggu, 25 Mei 2025 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Negosiasi dengan Uni Eropa Gagal, AS Siap Kenakan Bea Masuk 50 Persen

Minggu, 25 Mei 2025 | 13:00 WIB
KP2KP BARADATU

Gaji di Bawah Rp4,5 Juta Per Bulan, WP Ajukan NPWP Non-Efektif

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Apa Saja Sektor Lainnya dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L?

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:00 WIB
APBN 2025

Dibiayai Pajak, Belanja Kesehatan Sudah Terserap Rp47,6 Triliun

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

DPR Setujui RUU Pajak Trump, PTKP dan Kredit Pajak Bakal Dinaikkan

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Badan Pemerintah yang Dikecualikan sebagai Subjek Pajak