Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Jum'at, 13 Juni 2025 | 14:17 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Jum'at, 13 Juni 2025 | 13:33 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
Kamis, 12 Juni 2025 | 12:31 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 12 Juni 2025 | 09:33 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Fokus
Reportase

Wamenkeu Thomas: Turunnya Kelas Menengah Bakal Jadi Perhatian Prabowo

A+
A-
1
A+
A-
1
Wamenkeu Thomas: Turunnya Kelas Menengah Bakal Jadi Perhatian Prabowo

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

ANYER, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan masalah turunnya jumlah penduduk kelas menengah akan menjadi perhatian pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Thomas berpandangan diperlukan mesin pertumbuhan ekonomi baru untuk memulihkan masyarakat kelas menengah Indonesia.

"Saya rasa ini memang menjadi PR pemerintahan Pak Prabowo yang utama, bagaimana supaya kita mencari solusi-solusi jangka panjang untuk kembali ke level prapandemi," ujar Thomas, dikutip Jumat (27/9/2024).

Baca Juga: Optimalkan Pajak, Sri Mulyani Minta Coretax Segera Diperbaiki

Menurut Thomas, turunnya jumlah penduduk kelas menengah Indonesia lebih disebabkan oleh scarring effect pascapandemi Covid-19, bukan akibat dari kebijakan yang salah atau yang kurang.

Oleh karena itu, diskursus turunnya jumlah dan proporsi penduduk kelas menengah tidak boleh dipisahkan dari konteks pandemi Covid-19.

"Kita harus melihat dari konteks pandemi tadi. Kalau kelas rentan memang dibantu oleh program bansos. Saya pribadi sangat-sangat concern mengenai ini. Ini suatu hal yang menjadi perhatian seluruh Kemenkeu," ujar Thomas.

Baca Juga: Prabowo Sebut Kemiskinan Bisa Hilang Sebelum 2045

Seperti diketahui, data turunnya jumlah kelas menengah Indonesia pertama kali diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rapat bersama Komisi XI DPR.

Menurut penghitungan BPS, jumlah kelas menengah Indonesia terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Jumlah kelas menengah tercatat turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024.

Adapun yang dimaksud dengan kelas menengah adalah penduduk dengan pengeluaran setara dengan 3,5 hingga 17 kali dari garis kemiskinan.

Baca Juga: Buruh Terima Subsidi Upah Rp600.000, Kamu Termasuk? Cek Dulu Syaratnya

Lebih lanjut, banyak penduduk kelas menengah yang rentan turun menjadi aspiring middle class mengingat mayoritas penduduk kelas menengah memiliki pengeluaran sedikit di atas 3,5 kali garis kemiskinan.

"Ada kerentanan, kalau nanti terganggu mereka masuk kembali ke kelompok aspiring middle class," ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (sap)

Baca Juga: Perdirjen Baru! DJP Tambah Kelompok yang Masuk PKP Berisiko Rendah

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas menengah, penerimaan pajak, middle class, kemiskinan, BPS, bansos

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 Mei 2025 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Tak Ada Data Neto, Realisasi Setoran Pajak Bruto Tembus Rp733 Triliun

Kamis, 22 Mei 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Barang Impor Keluar dari Pusat Logistik Berikat Harus Bayar Pajak

Rabu, 21 Mei 2025 | 15:05 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pajak Enggak ada Lawan! Porsinya Mendominasi Pendapatan Negara

Selasa, 20 Mei 2025 | 14:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga April 2025, Penerimaan Pajak Masih Kontraksi 10,8%

berita pilihan

Minggu, 15 Juni 2025 | 16:30 WIB
PER-7/PJ/2025

Kriteria Wajib Pajak yang Bisa Ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai

Minggu, 15 Juni 2025 | 16:00 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Rekrut 1.554 Guru, Kegiatan Sekolah Rakyat Bakal Segera Dimulai

Minggu, 15 Juni 2025 | 15:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Waswas Pertumbuhan Ekonomi di Bawah 5%, Apindo Sarankan Hal Ini

Minggu, 15 Juni 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

KY: Kenaikan Gaji Hakim Perlu Dibarengi dengan Penguatan Integritas

Minggu, 15 Juni 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bantu UMKM Lokal Pahami Regulasi dan Prosedur Ekspor, DJBC Lakukan Ini

Minggu, 15 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Orang Pribadi dan Badan yang Pakai Nomor Identitas Perpajakan

Minggu, 15 Juni 2025 | 10:30 WIB
PER-9/PJ/2025

Aturan Baru Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak, Unduh Di Sini!

Minggu, 15 Juni 2025 | 10:00 WIB
KABUPATEN BARITO TIMUR

Rugikan Daerah, Pemda Copot Puluhan Reklame Liar dan Tak Berizin