Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Jaga Kelestarian Lingkungan, Wamenkeu: Peran APBN Terus Diperkuat

A+
A-
0
A+
A-
0
Jaga Kelestarian Lingkungan, Wamenkeu: Peran APBN Terus Diperkuat

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah akan terus memberikan perhatian yang besar dalam mengatasi isu-isu perubahan iklim.

Suahasil mengatakan dukungan pemerintah akan dilakukan dari aspek penerimaan negara, belanja, hingga pembiayaan. Menurutnya, kesadaran untuk mengoptimalkan peran APBN dalam merawat bumi juga makin menguat dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita seharusnya berpikir kalau misalkan kita mengumpulkan uang negara dari pajak, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, berapa yang kita pakai untuk merawat bumi?" katanya dalam acara Kemenkeu Peduli Bumi, Senin (16/10/2023).

Baca Juga: Protes Lonjakan Tagihan PBB-P2, Puluhan Orang Demo Kantor Bapenda

Suahasil menuturkan pemerintah telah sejak lama menggunakan instrumen APBN untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu misalnya tercermin dari pungutan negara atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas kegiatan yang dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan.

Kemudian, pemerintah juga mulai memperkenalkan pajak karbon melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pajak karbon diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang mendorong sektor swasta memperhatikan emisi yang diproduksi ketika menjalankan usahanya.

Melalui pajak karbon pula, Indonesia akan menjalankan kegiatan ekonominya, tetapi dengan tetap melakukan langkah-langkah nyata untuk mengurangi potensi krisis perubahan iklim.

Baca Juga: Ajukan Permohonan Pindah Kantor Pajak, WP Perlu Lampirkan KTP Terbaru

Dari sisi belanja, lanjut Suahasil, pemerintah membuat kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) pada pemerintah pusat dan daerah sejak 2016.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting karena program pelestarian lingkungan tidak hanya ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi juga kementerian/lembaga lainnya.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah berinovasi menerbitkan surat utang yang diarahkan untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti Global Green Sukuk.

Baca Juga: PPPK: Konsultan Pajak Berperan Penting dalam Peningkatan Tax Ratio

Hal ini juga diharapkan mampu menarik partisipasi sektor swasta untuk mendukung pemerintah merealisasikan program pelestarian lingkungan.

"Kenapa kita harus mengurusi karbon? Karena Indonesia dan seluruh dunia telah berjanji untuk dapat mengurangi karbon dioksida dalam Nationally Determined Contribution," ujar Suahasil.

Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Selain itu, Indonesia juga menargetkan net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. (rig)

Baca Juga: Cara Ajukan Permohonan Status Pemungut Bea Meterai Via Coretax

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : wamenkeu suahasil nazara, pajak karbon, UU HPP, APBN, isu perubahan iklim, pajak, emisi karbon, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 09 Mei 2025 | 16:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belum Lapor SPT Tahunan, Bersiap Dikirim Surat Teguran dari DJP

Jum'at, 09 Mei 2025 | 16:03 WIB
PEMBARUAN SITUS WEB DDTC ACADEMY

Login Website DDTC Academy, Akses Ilmu Perpajakan dari Para Ahli

Jum'at, 09 Mei 2025 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SINTANG

Fiskus Edukasi Pedagang Emas Soal Mekanisme Faktur Pajak Digunggung

Jum'at, 09 Mei 2025 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

DJBC Lakukan 9.000 Penindakan, Paling Banyak Kasus Rokok Ilegal

berita pilihan

Sabtu, 10 Mei 2025 | 13:30 WIB
KABUPATEN JOMBANG

Protes Lonjakan Tagihan PBB-P2, Puluhan Orang Demo Kantor Bapenda

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:15 WIB
KONGRES AKP2I

PPPK: Konsultan Pajak Berperan Penting dalam Peningkatan Tax Ratio

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan Status Pemungut Bea Meterai Via Coretax

Sabtu, 10 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Impor Barang Pindahan yang Bebas Bea Masuk

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:45 WIB
KONGRES AKP2I

Pemilihan Ketum Periode 2025-2030, AKP2I Gelar Kongres

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Induk Tetap Buka hingga Minggu

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Libatkan PPPK untuk Perkuat Joint Program

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Putus Rantai Kemiskinan, 100 Sekolah Rakyat Akan Dibangun Tiap Tahun

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:00 WIB
KOTA SUKABUMI

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%