Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

Jelang Pemerintahan Prabowo, Jokowi Minta Menteri Tuntaskan Semua PR

A+
A-
1
A+
A-
1
Jelang Pemerintahan Prabowo, Jokowi Minta Menteri Tuntaskan Semua PR

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya menuntaskan beberapa tugas yang masih tertunda penyelesaiannya menjelang dimulainya pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan beberapa tugas yang perlu diselesaikan antara lain terkait dengan proyek strategis nasional (PSN), transfer ke daerah, stabilitas ekonomi, dan inflasi.

"Yang paling utama adalah yang menjadi pending matters dari PR-PR yang ada, terutama hal yang menyangkut PSN, transfer daerah, ekonomi dalam transisi ini tetap bisa tumbuh di atas 5%, dan juga inflasi tetap terjaga," katanya, dikutip pada Minggu (15/9/2024).

Baca Juga: Diversikasi Ekspor, Indonesia Sasar Uni Eropa dan Negara Eurasia

Sembari menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai, pemerintah juga sudah menyiapkan blueprint untuk mendukung transisi pemerintahan menuju pemerintahan Prabowo.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi telah meminta kepada para menterinya memastikan transisi dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan Prabowo berjalan dengan mulus.

Menurut Jokowi, menteri-menteri perlu membuat kebijakan atau peraturan baru untuk mendukung proses transisi pemerintahan. Penyusunan kebijakan perlu dilakukan dengan cepat mengingat periode pemerintahan berikutnya bakal segera dimulai.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Dorong WTO Sehatkan Iklim Perdagangan Internasional

Jokowi juga melarang menteri-menterinya untuk membuat kebijakan ekstrem, apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan berpotensi merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta para menterinya untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung, utamanya terkait dengan pertanggungjawaban dan kendala-kendala yang belum selesai.

"Utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," ujar Jokowi. (rig)

Baca Juga: Temui Delegasi Uni Eropa, Wamendag Bahas Strategi Hadapi Bea Masuk AS

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, proyes strategis nasional, prabowo subianto, inflasi, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 17 April 2025 | 15:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Tingkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Badan, DJP Lakukan Berbagai Upaya

Kamis, 17 April 2025 | 14:30 WIB
PMK 48/2023

Beli Emas Batangan, Konsumen Akhir Tak Kena PPh Pasal 22 dan PPN

Kamis, 17 April 2025 | 12:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Awas Modus Penipuan yang Kaitkan dengan Coretax! Begini Imbauan DJP

berita pilihan

Minggu, 20 April 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Diversikasi Ekspor, Indonesia Sasar Uni Eropa dan Negara Eurasia

Minggu, 20 April 2025 | 14:30 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemerintah Diminta Dorong WTO Sehatkan Iklim Perdagangan Internasional

Minggu, 20 April 2025 | 14:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Temui Delegasi Uni Eropa, Wamendag Bahas Strategi Hadapi Bea Masuk AS

Minggu, 20 April 2025 | 13:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Luncurkan Relaksasi Pajak Kendaraan Jilid II, Seperti Apa?

Minggu, 20 April 2025 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Susun Pembukuan dengan Stelsel Kas, Jangan Lupa Kirimkan Pemberitahuan

Minggu, 20 April 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Minggu, 20 April 2025 | 10:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Dorong Pertumbuhan Sektor Tekstil, Pemerintah Siapkan Aneka Insentif

Minggu, 20 April 2025 | 10:00 WIB
KINERJA PEREKONOMIAN

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$427 Miliar, Tumbuh 4,7 Persen

Minggu, 20 April 2025 | 09:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan MNC University