Jika Aktivitas Ekonomi Berubah, DJP Jalankan Dinamisasi PPh Pasal 25

"Kami akan mengawasi terus. Kalau aktivitas ekonomi berubah, harga komoditas berubah, ya kami akan melakukan dinamisasi. PPh Pasal 25 kan dihitung 1/12 dari kewajiban PPh 2023. Ini yang menjadi pattern, yang selama ini kami lakukan," katanya, Senin (27/5/2024).

Suryo menuturkan pengawasan juga akan dilakukan atas pajak yang sudah dibayarkan pada tahun pajak-tahun pajak sebelumnya melalui mekanisme uji kepatuhan secara proporsional berdasarkan data.

"Uji kepatuhan pasti akan kami lakukan secara proporsional. Kami menggunakan data dan informasi yang kami kumpulkan selama ini. Kami bersinergi dengan para pihak, K/L, internal Kemenkeu, dan juga privat untuk mengumpulkan data dan informasi," ujarnya.

Data yang diperoleh bakal menjadi basis bagi DJP untuk melakukan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak yang memiliki kekurangan pembayaran pajak.

"Jadi, secara terfokus, sektoral, biasanya kami lakukan sesuai dengan data yang terus menerus kami kumpulkan. Termasuk aktivitas yang kami jalankan pun dikumpulkan datanya. Setelah pemeriksaan, kami mengumpulkan data dan akan digunakan untuk case management kami," tutur Suryo.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak selama periode Januari - April 2024 mencapai Rp624,19 triliun, turun 9,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp688,15 triliun.

Meski bertepatan dengan bulan akhir pelaporan SPT Tahunan, realisasi PPh badan hingga April 2024 turun 35,5% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan penurunan PPh badan pada tahun ini sejalan dengan penurunan harga komoditas dan profitabilitas dunia usaha.

"Ini berarti korporasi-korporasi kita yang memberikan sumbangan 22% terhadap penerimaan pajak profitabilitasnya menurun sehingga bayar pajaknya mereka juga mengalami penurunan," katanya. (rig)