Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Minggu, 25 Mei 2025 | 14:45 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Sabtu, 24 Mei 2025 | 13:05 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Kamis, 22 Mei 2025 | 18:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 22 Mei 2025 | 12:15 WIB
RICHARD COLLIER (OXFORD), RITA DE LA FERIA (LEEDS):
Fokus
Reportase

Jumlahnya Beda, Wapres Minta Data Penerima BLT El Nino Dicek Lagi

A+
A-
1
A+
A-
1
Jumlahnya Beda, Wapres Minta Data Penerima BLT El Nino Dicek Lagi

Warga penerima manfaat menunggu antrean saat pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah di Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (6/11/2023). Beras cadangan pangan pemerintah tersebut didistribusikan kepada 1.009 keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing memperoleh 10 kilogram guna menjaga stabilitas harga beras. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kementerian terkait untuk melakukan pengecekan ulang atas data penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Pasalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan penerima BLT El Nino seharusnya adalah ada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bukan 18,8 juta KPM sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya.

"Itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut di-crosscheck lagi," ujar Ma'ruf, dikutip Jumat (10/11/2023).

Baca Juga: Penerima Manfaat Divalidasi, Realisasi Bansos Dilaporkan Turun

Ma'ruf mengatakan data penerima bantuan akan terus disesuaikan oleh pemerintah dan anggaran terkait pemberian BLT bakal ikut menyesuaikan sejalan dengan perkembangan data penerima BLT.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan BLT bakal disalurkan sejalan dengan data registrasi sosial ekonomi (regsosek). Oleh karena menggunakan data regsosek, jumlah penerima BLT memang akan terus bergerak.

"Jadi ini data regsosek yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis. Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 yang tentu ini harus terus di-update, untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," ujar Airlangga.

Baca Juga: Bulog Disuntik Dana Rp16,6 Triliun untuk Serap Gabah Petani

Untuk diketahui, pemerintah pada awalnya berencana untuk memberikan BLT El Nino senilai Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta KPM. Bantuan ini akan diberikan pada November dan Desember 2023. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk menyalurkan BLT ini mencapai Rp7,52 triliun.

Namun, Menteri Sosial Tri Rismaharini justru mempertanyakan data tersebut. "Saya tidak tahu angka 18,8 juta itu dari mana," ujar Risma. (sap)

Baca Juga: Serap Gabah Dalam Negeri, Pemerintah Bakal Investasi ke Bulog

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bantuan sosial, bansos, beras, cadangan beras, El Nino, Ma'ruf Amin

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 11 Agustus 2024 | 10:00 WIB
KANWIL BEA CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT

Kanwil DJBC Hibahkan 5 Ton Beras Hasil Tegahan kepada Pemprov

Kamis, 08 Agustus 2024 | 10:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Agustus Ini, Pemerintah Salurkan Lagi Bantuan Beras 10 Kg Per Keluarga

Sabtu, 13 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bantuan Beras Berlanjut 3 Bulan, Beban Anggaran Naik Rp11 Triliun

Senin, 01 Juli 2024 | 11:34 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Inflasi Juni 2024 Capai 2,51 Persen, Menurun dari Bulan Lalu

berita pilihan

Minggu, 25 Mei 2025 | 15:09 WIB
MATERI USKP I/2025

Besok Ujian! Ini Daftar Materi untuk Belajar Agar Siap Hadapi USKP A-B

Minggu, 25 Mei 2025 | 15:00 WIB
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

BPK Rampungkan Pemeriksaan atas LKPP 2024, Ini Kata Sri Mulyani

Minggu, 25 Mei 2025 | 14:45 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN

Meluruskan Penerapan Prinsip Equal Treatment dalam Kompetensi Kuasa WP

Minggu, 25 Mei 2025 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Negosiasi dengan Uni Eropa Gagal, AS Siap Kenakan Bea Masuk 50 Persen

Minggu, 25 Mei 2025 | 13:00 WIB
KP2KP BARADATU

Gaji di Bawah Rp4,5 Juta Per Bulan, WP Ajukan NPWP Non-Efektif

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Apa Saja Sektor Lainnya dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L?

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:00 WIB
APBN 2025

Dibiayai Pajak, Belanja Kesehatan Sudah Terserap Rp47,6 Triliun

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

DPR Setujui RUU Pajak Trump, PTKP dan Kredit Pajak Bakal Dinaikkan

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Badan Pemerintah yang Dikecualikan sebagai Subjek Pajak