Kontraktor Gedung Ajukan Status PKP, Petugas Pajak Adakan Kunjungan

“Kunjungan ini dilakukan untuk memverifikasi apakah data yang diberikan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan apakah wajib pajak tersebut betul bertempat usaha di alamat yang dicantumkan,” kata Nanda dikutip dari situs DJP, Minggu (1/6/2025).

Nanda menjelaskan wajib pajak yang dikunjungi tersebut bergerak di bidang usaha konstruksi gedung perkantoran. Selain mengecek kebenaran data wajib pajak, petugas pajak juga memberikan edukasi terkait dengan kewajiban wajib pajak setelah dikukuhkan menjadi PKP.

“Wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPN, melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan, dan menerbitkan faktur pajak,” ujar Aqshal.

Sebagai informasi, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

PKP memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak, memungut dan menyetor PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang. Setelah itu, PKP melaporkan pemungutan dan penyetoran pajak tersebut ke dalam SPT Masa PPN.

Sementara itu, kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak. (rig)