Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

Pajak Karbon Bakal Diterapkan untuk Mengantisipasi CBAM Uni Eropa

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Karbon Bakal Diterapkan untuk Mengantisipasi CBAM Uni Eropa

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam mengusulkan penerapan pajak karbon. Kebijakan tersebut dirancang untuk memitigasi rencana implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa.

Wakil Direktur Perubahan Iklim Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Mai Kim Lien mengatakan CBAM akan membuat produk asal negara dengan emisi karbon tinggi makin sulit menembus pasar Uni Eropa. Selain itu, lanjutnya, pengenaan pajak karbon dapat menjadi bukti komitmen Vietnam mengatasi isu perubahan iklim.

"Alat penetapan harga karbon yang umum diterapkan saat ini adalah pajak karbon, sistem perdagangan kuota emisi gas rumah kaca, dan mekanisme kredit karbon," katanya, dikutip pada Senin (4/9/2023).

Baca Juga: Diversikasi Ekspor, Indonesia Sasar Uni Eropa dan Negara Eurasia

Lien mengatakan perubahan iklim telah menjadi tantangan terbesar bagi umat manusia. Perubahan iklim juga telah memengaruhi semua aspek ekonomi, politik, diplomasi, dan keamanan global.

Dia menjelaskan CBAM menjadi bagian dari upaya Uni Eropa menjadi kawasan pertama di dunia yang mencapai status bebas emisi pada 2050. Melalui CBAM, Uni Eropa ingin membatasi emisi pada barang yang masuk ke wilayahnya.

Uni Eropa berencana mengimplementasikan CBAM melalui pengenaan pajak atau bea masuk pada 2026. Pajak karbon pun bakal dikenakan untuk 5 jenis produk utama yakni produk besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Baca Juga: Temui Delegasi Uni Eropa, Wamendag Bahas Strategi Hadapi Bea Masuk AS

Sebelum periode tersebut, CBAM akan menerima pelaporan soal jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbonnya.

Menurut Lien, produk andalan ekspor Vietnam dapat ikut terdampak oleh implementasi CBAM. Namun apabila perusahaan yang tinggi karbon sudah dikenakan pajak di dalam negeri, produk-produknya pun bisa lebih mudah masuk ke Uni Eropa.

"Sejalan dengan peta jalan untuk membangun dan mengoperasikan pasar karbon domestik, Perdana Menteri telah menugaskan kementerian untuk mengkaji peta jalan penerapan pajak karbon di Vietnam," ujarnya dilansir vietnamnews.vn.

Baca Juga: Bea Masuk Tembus 120%, Kantor Pos Hong Kong Setop Kirim Barang ke AS

Pemerintah Vietnam telah menggelar workshop untuk menghimpun masukan para ahli mengenai rencana pengenaan pajak karbon pada sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Soal tarif, para ahli menilai harus didasarkan pada jaminan kompensasi biaya, serta dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi Vietnam.

Tarif pajak yang rendah mungkin tidak efektif pengurangan emisi, tetapi pengenaan tarif yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. (sap)

Baca Juga: Kemenkeu Vietnam Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk untuk 10 Barang Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak karbon, netralitas karbon, pajak lingkungan, emisi, Vietnam, CBAM, Uni Eropa

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 20 April 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Diversikasi Ekspor, Indonesia Sasar Uni Eropa dan Negara Eurasia

Minggu, 20 April 2025 | 14:30 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemerintah Diminta Dorong WTO Sehatkan Iklim Perdagangan Internasional

Minggu, 20 April 2025 | 14:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Temui Delegasi Uni Eropa, Wamendag Bahas Strategi Hadapi Bea Masuk AS

Minggu, 20 April 2025 | 13:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Luncurkan Relaksasi Pajak Kendaraan Jilid II, Seperti Apa?

Minggu, 20 April 2025 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Susun Pembukuan dengan Stelsel Kas, Jangan Lupa Kirimkan Pemberitahuan

Minggu, 20 April 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Minggu, 20 April 2025 | 10:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Dorong Pertumbuhan Sektor Tekstil, Pemerintah Siapkan Aneka Insentif

Minggu, 20 April 2025 | 10:00 WIB
KINERJA PEREKONOMIAN

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$427 Miliar, Tumbuh 4,7 Persen

Minggu, 20 April 2025 | 09:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan MNC University