Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

A+
A-
0
A+
A-
0
Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sebanyak 29 anggota Kongres AS dari Partai Republik menuliskan surat yang berisikan permintaan kepada Presiden Terpilih AS Donald Trump untuk menghentikan program Direct File yang dilaksanakan oleh Presiden AS Joe Biden.

Direct File merupakan aplikasi yang memungkinkan wajib pajak AS untuk melaporkan SPT secara gratis tanpa perlu berlangganan aplikasi penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP).

"Dengan kedok layanan pelaporan SPT secara gratis, Internal Revenue Service (IRS) telah mengambil peran sebagai asesor pajak, pemungut pajak, tax preparer, dan penegak hukum pajak secara sekaligus," sebut anggota kongres dalam surat, dikutip pada Senin (30/12/2024).

Baca Juga: Hindari Bea Masuk Trump, Apple Komitmen Investasi US$500 Miliar di AS

Menurut anggota kongres, tak ada insentif bagi IRS untuk memastikan wajib pajak tidak membayar pajak lebih dari yang seharusnya.

"Sangatlah tidak pantas bagi IRS untuk bertindak sebagai tax preparer sekaligus sebagai penegak hukum pajak," tulis anggota kongres dalam surat.

Pengembangan Direct File juga dianggap sebagai pemborosan anggaran. Pada 2024, pemerintah AS telah mengalokasikan anggaran senilai US$114 juta untuk mengembangkan Direct File.

Baca Juga: Pemeriksaan Pajak Dilakukan Tanpa SPHP atau PAHP, SKP Bisa Batal

Namun, aplikasi tersebut hanya digunakan oleh 140.000 wajib pajak. Artinya, dibutuhkan anggaran senilai US$814 guna memberikan layanan pengisian SPT untuk 1 wajib pajak.

"Ini bukanlah penggunaan anggaran yang efisien. Terlebih, pihak swasta telah menawarkan layanan yang lebih baik tanpa menimbulkan biaya bagi pemerintah," jelas anggota kongres.

Ketimbang mengembangkan Direct File, IRS seyogianya berfokus mengembangkan aplikasi yang sudah ada, Free File. Adapun Free File merupakan aplikasi pelaporan SPT secara gratis yang dikembangkan oleh IRS bersama konsorsium PJAP.

Baca Juga: Beri Imbauan, KPP Sebar Pesan ke 6.000 Wajib Pajak Via Whatsapp Blast

Anggaran IRS seyogianya digunakan untuk terus memperbarui aplikasi yang sudah ada, bukan lantas mengembangkan aplikasi baru bernama Direct File.

"Pemerintah Anda [Trump] perlu mengambil langkah penting dengan mengakhiri program Direct File sejak hari pertama. Kami berharap kita dapat bekerja sama untuk melindungi pembayar pajak AS dan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien," jelas anggota kongres.

Sebagai informasi, IRS mengembangkan Direct File berdasarkan Inflation Reduction Act (IRA). Berbeda dengan Free File, pengembangan Direct File sepenuhnya dilaksanakan oleh IRS tanpa melibatkan PJAP.

Baca Juga: Demi Penyidikan Pajak, Tersangka dan Saksi Bisa Dicegah ke Luar Negeri

Tahun ini, Direct File sudah bisa digunakan oleh wajib pajak tertentu yang tinggal di 12 negara bagian. Pada tahun depan, Direct File direncanakan bisa digunakan oleh wajib pajak tertentu di 24 negara bagian.

Direct File bisa digunakan oleh wajib pajak tertentu dengan struktur penghasilan yang sederhana, seperti penghasilan berupa gaji (W-2), jaminan sosial (SSA-1099), unemployment benefit (1099-G), dan bunga (1099-INT), dan pensiun (1099-R).

Pengurang kredit pajak yang bisa diklaim melalui Direct File antara lain earned income tax credit (EITC), child tax credit (CTC), standard deduction, bunga pinjaman pendidikan, dan lain sebagainya. (rig)

Baca Juga: Kemenkeu Vietnam Usulkan Perpanjangan Relaksasi Penyetoran Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, pajak, pajak internasional, SPT, direct file, donald trump, presiden as joe biden

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 01 Maret 2025 | 08:30 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ada Opsen, Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Susut Rp10 Miliar

Sabtu, 01 Maret 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Batas Lapor SPT Tahunan Tak Geser, Cermati Penghapusan Sanksi Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

berita pilihan

Minggu, 02 Maret 2025 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Hindari Bea Masuk Trump, Apple Komitmen Investasi US$500 Miliar di AS

Minggu, 02 Maret 2025 | 15:30 WIB
PMK 15/2025

Pemeriksaan Pajak Dilakukan Tanpa SPHP atau PAHP, SKP Bisa Batal

Minggu, 02 Maret 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Aturan Impor Barang Bawaan Penumpang Bakal Direvisi, Ini Bocorannya

Minggu, 02 Maret 2025 | 12:30 WIB
PMK 17/2025

Sanksi Pasal 44B Diperinci, Bisa Secara Alternatif dan Kumulatif

Minggu, 02 Maret 2025 | 12:00 WIB
KOTA SAMARINDA

Ayo Manfaatkan! Pemutihan PBB Berlaku hingga 30 Juni 2025

Minggu, 02 Maret 2025 | 11:30 WIB
THAILAND

World Bank Sarankan Thailand Optimalkan Pajak untuk Danai Bansos

Minggu, 02 Maret 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Besaran Tertentu atas Penyerahan Aset Kripto