Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

A+
A-
0
A+
A-
0
Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sebanyak 29 anggota Kongres AS dari Partai Republik menuliskan surat yang berisikan permintaan kepada Presiden Terpilih AS Donald Trump untuk menghentikan program Direct File yang dilaksanakan oleh Presiden AS Joe Biden.

Direct File merupakan aplikasi yang memungkinkan wajib pajak AS untuk melaporkan SPT secara gratis tanpa perlu berlangganan aplikasi penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP).

"Dengan kedok layanan pelaporan SPT secara gratis, Internal Revenue Service (IRS) telah mengambil peran sebagai asesor pajak, pemungut pajak, tax preparer, dan penegak hukum pajak secara sekaligus," sebut anggota kongres dalam surat, dikutip pada Senin (30/12/2024).

Baca Juga: Perlukah Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Dinaikkan? Ini Kata Apindo

Menurut anggota kongres, tak ada insentif bagi IRS untuk memastikan wajib pajak tidak membayar pajak lebih dari yang seharusnya.

"Sangatlah tidak pantas bagi IRS untuk bertindak sebagai tax preparer sekaligus sebagai penegak hukum pajak," tulis anggota kongres dalam surat.

Pengembangan Direct File juga dianggap sebagai pemborosan anggaran. Pada 2024, pemerintah AS telah mengalokasikan anggaran senilai US$114 juta untuk mengembangkan Direct File.

Baca Juga: Apa Itu Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi?

Namun, aplikasi tersebut hanya digunakan oleh 140.000 wajib pajak. Artinya, dibutuhkan anggaran senilai US$814 guna memberikan layanan pengisian SPT untuk 1 wajib pajak.

"Ini bukanlah penggunaan anggaran yang efisien. Terlebih, pihak swasta telah menawarkan layanan yang lebih baik tanpa menimbulkan biaya bagi pemerintah," jelas anggota kongres.

Ketimbang mengembangkan Direct File, IRS seyogianya berfokus mengembangkan aplikasi yang sudah ada, Free File. Adapun Free File merupakan aplikasi pelaporan SPT secara gratis yang dikembangkan oleh IRS bersama konsorsium PJAP.

Baca Juga: Ingat, 3 Simpulan Ini Bisa Buat SP2DK Naik ke Pemeriksaan

Anggaran IRS seyogianya digunakan untuk terus memperbarui aplikasi yang sudah ada, bukan lantas mengembangkan aplikasi baru bernama Direct File.

"Pemerintah Anda [Trump] perlu mengambil langkah penting dengan mengakhiri program Direct File sejak hari pertama. Kami berharap kita dapat bekerja sama untuk melindungi pembayar pajak AS dan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien," jelas anggota kongres.

Sebagai informasi, IRS mengembangkan Direct File berdasarkan Inflation Reduction Act (IRA). Berbeda dengan Free File, pengembangan Direct File sepenuhnya dilaksanakan oleh IRS tanpa melibatkan PJAP.

Baca Juga: Masih Dibuka, Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing

Tahun ini, Direct File sudah bisa digunakan oleh wajib pajak tertentu yang tinggal di 12 negara bagian. Pada tahun depan, Direct File direncanakan bisa digunakan oleh wajib pajak tertentu di 24 negara bagian.

Direct File bisa digunakan oleh wajib pajak tertentu dengan struktur penghasilan yang sederhana, seperti penghasilan berupa gaji (W-2), jaminan sosial (SSA-1099), unemployment benefit (1099-G), dan bunga (1099-INT), dan pensiun (1099-R).

Pengurang kredit pajak yang bisa diklaim melalui Direct File antara lain earned income tax credit (EITC), child tax credit (CTC), standard deduction, bunga pinjaman pendidikan, dan lain sebagainya. (rig)

Baca Juga: Pemda Beri Keringanan Pajak Daerah bagi Pensiunan dan Veteran

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, pajak, pajak internasional, SPT, direct file, donald trump, presiden as joe biden

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 12 Mei 2025 | 08:30 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Warga Keluhkan Layanan Pemutihan Pajak ke Ombudsman

Senin, 12 Mei 2025 | 07:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tarif Efektif PPh Final Pasal 15

berita pilihan

Rabu, 14 Mei 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perlukah Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Dinaikkan? Ini Kata Apindo

Selasa, 13 Mei 2025 | 16:43 WIB
KEPPRES 45/P 2025

Prabowo Tunjuk Hadi Poernomo Jadi Penasihat Bidang Penerimaan Negara

Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM

Collaborative Discussion untuk Intern DDTC, Kini Soal Problem Solving

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi?

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, 3 Simpulan Ini Bisa Buat SP2DK Naik ke Pemeriksaan

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE

Masih Dibuka, Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DPR Soroti PNBP setelah Pembentukan Danantara, Ini Penjelasan Kemenkeu

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:00 WIB
KOTA CIMAHI

Pemda Beri Keringanan Pajak Daerah bagi Pensiunan dan Veteran

Selasa, 13 Mei 2025 | 12:00 WIB
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

AS dan China Sepakat Pangkas Bea Masuk Selama 90 Hari

Selasa, 13 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Jasa Sewa Kendaraan Bermotor