Pemerintah Diusulkan Beri Insentif Pajak untuk Industri Hiburan

"Untuk mendukung industri dan mencapai tujuan soft power negara, pemerintah harus mempertimbangkan pembebasan pajak untuk sektor hiburan. Kita dapat menggunakan kriteria promosi investasi dari Dewan Investasi," katanya, dikutip pada Sabtu (18/1/2025).

Phawit mengatakan pemotongan tarif PPh badan untuk sektor hiburan dapat menguntungkan industri, sekaligus memperkuat upaya promosi soft power Thailand.

Dia menjelaskan industri hiburan Thailand beroperasi dengan margin laba yang relatif tipis, yakni rata-rata sekitar 10%. Apabila sektor film, televisi, dan musik secara kolektif menghasilkan pendapatan tahunan sebesar THB50 miliar atau 23,47 triliun, berarti berarti labanya hanya sekitar THB5 miliar atau Rp2,34 triliun.

Dengan pembebasan tarif PPh badan yang sebesar 20%, pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan sekitar THB1 miliar atau Rp469,5 miliar. Namun, pemberian insentif ini akan mendorong pelaku industri hiburan menginvestasikan kembali dana tersebut sehingga meningkatkan pendapatan mereka.

Phawit merupakan kepala eksekutif GMM Music Plc, perusahaan musik terbesar di Thailand. Menurutnya, Thailand perlu memastikan produk budaya lokal populer di kalangan konsumen lokal terlebih dulu, sebelum merambah ke pasar global.

"Kita perlu menarik khalayak internasional untuk menghargai soft power kita di Thailand, tidak hanya mengandalkan menghasilkan pendapatan dari ekspor soft power," ujarnya dilansir bangkokpost.com.

Phawit menilai Korea Selatan menjadi contoh negara yang berhasil dengan diplomasi soft power karena fokus terhadap promosi produk-produk budaya mereka di dalam negeri sebelum memperluas ke luar negeri. Dengan keseriusan pemerintah, produk budaya Korea Selatan telah memperoleh pengakuan internasional.

Dia memperkirakan industri musik Thailand akan tumbuh sebesar 7% hingga 10% pada tahun ini. Pertumbuhan itu utamanya didorong oleh peningkatan pendapatan dari saluran digital, penyelenggaraan konser, dan manajemen artis. (sap)