Prabowo Tetap Perlu Bentuk BPN untuk Naikkan Penerimaan Negara

Sementara itu, Pasal 17 UUD 1945 juga menyatakan setiap kementerian hanya mengurus satu urusan tertentu. Oleh karena itu, pembentukan BPN akan membuat negara memiliki satu badan yang khusus mengurusi penerimaan negara.

Selain itu, lanjut Edi, pembentukan BPN juga bertujuan memperkuat institusi yang ditugaskan untuk mengumpulkan penerimaan negara. Jika dibandingkan dengan otoritas pajak di negara lain, ruang gerak Ditjen Pajak (DJP) masih sangat terbatas karena berada di bawah Kemenkeu.

Keterbatasan ruang gerak ini antara lain tecermin dari keleluasaan dalam mendesain organisasi internal, mengalokasikan anggaran, kebijakan mutasi dan promosi pegawai, merekrut dan memecat pegawai, serta menegosiasikan gaji pegawai.

Mengenai pegawai, setiap kebijakan bahkan harus dibahas bersama Kemenkeu dan Kemenpan-RB, serta terikat dengan UU ASN.

"Memang otoritas perpajakan ini sangat sulit untuk bergerak cepat mengikuti irama atau dinamika dari kegiatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Edi menyebut reformasi kelembagaan melalui pembentukan BPN akan sejalan dengan upaya Prabowo meningkatkan penerimaan negara menjadi 23% PDB.

Menurutnya, rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) perlu ditingkatkan dari saat ini sekitar 10% menjadi 15% hingga 16% PDB, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dikerek dari sekitar 2% menjadi 6% hingga 7% PDB.

Selain itu, optimalisasi penerimaan negara juga membutuhkan reformasi dari sisi teknologi seperti implementasi coretax administration system. Merujuk perhitungan pemerintah, coretax diperkirakan menambah penerimaan negara sebesar 1,5% PDB dalam 5 tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, pentingnya isu perpajakan di era pemerintahan Prabowo juga turut menjadi perhatian DDTC. Baru-baru ini, DDTC menerbitkan 4 buku terbaru yang dapat menjadi panduan bagi publik untuk belajar perpajakan dan memahami arah kebijakan ke depan.

1. Buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional.
2. Buku DDTC Indonesian Tax Manual 2024: Navigating the Dynamics of Tax Regulations.
3. Buku DDTC Indonesian Tax Manual 2024: Menelusuri Dinamika Peraturan Perpajakan.
4. Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran.

Untuk Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran, buku ini relevan diletakkan dalam konteks Kabinet Merah Putih. Terlebih, gagasan penulis menyentuh agenda perpajakan yang telah diusung Prabowo-Gibran dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat, 17 Program Prioritas, ataupun Asta Cita.

Buku tersebut juga merupakan hasil kolaborasi ahli dan profesi, mulai dari praktisi pajak, akademisi, aparatur sipil negara (ASN), konsultan pajak, wiraswasta, jurnalis, karyawan swasta, hingga mahasiswa. Artinya, gagasan-gagasan kaya perspektif, baik dari sisi otoritas maupun wajib pajak sekarang dan masa depan.

Sebagai tambahan informasi, hingga saat ini, DDTC telah menerbitkan 27 buku. Rencananya, sampai dengan akhir 2024, DDTC akan melengkapinya menjadi 30 buku. Simak Susun dan Tinjau Kebijakan Pajak Kabinet Merah Putih, Baca 4 Buku DDTC. (rig)