Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Senin, 21 April 2025 | 11:38 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT Exam Preparation Course
Senin, 21 April 2025 | 10:01 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Selasa, 15 April 2025 | 11:25 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Senin, 14 April 2025 | 09:30 WIB
ASIA TAX FORUM 2025
Fokus
Reportase

Pulihkan Sektor Penerbangan, PM Pangkas Tarif Pajak Maskapai Domestik

A+
A-
0
A+
A-
0
Pulihkan Sektor Penerbangan, PM Pangkas Tarif Pajak Maskapai Domestik

Ilustrasi. Pilot mendaratkan pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (/28/7/2022). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/YU

PHNOM PENH, DDTCNews - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengumumkan telah meringankan beban pajak pada maskapai penerbangan domestik.

Hun Manet mengatakan tarif pajak pada maskapai domestik telah dipangkas menjadi hanya 2%, dari yang selama ini mencapai 14%. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mempercepat pemulihan pada sektor penerbangan, yang mengalami guncangan berat saat pandemi.

"Beberapa hari yang lalu, saya menurunkan tarif pajak untuk maskapai penerbangan domestik dari 14% menjadi 2%, serta akan menyiapkan beberapa kebijakan lain untuk meringankan beban sektor-sektor penting, seperti pariwisata," katanya, dikutip pada Senin (17/3/2025).

Baca Juga: Belanja Pertahanan Ditambah, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif Pajak

Hun Manet mengatakan pandemi Covid-19 telah menghantam sektor penerbangan dengan keras karena mobilitas manusia mendadak terhenti. Dampak dari tekanan pada sektor penerbangan bahkan masih terasa sampai sekarang.

Guna mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Kamboja telah memberikan sejumlah insentif, termasuk insentif pajak. Pada September 2024, pemerintah juga sudah mengumumkan perpanjangan pemotongan tarif pajak dan insentif pajak khusus bagi maskapai penerbangan hingga 2027.

Dia menyebut pemberian insentif fiskal ini memang akan berpengaruh terhadap kinerja penerimaan negara. Namun, berbagai agenda pemerintah dipastikan tetap berjalan sesuai rencana.

Baca Juga: Ibu Rumah Tangga hingga Pengemudi Ojol Minta MK Batalkan Tarif PPN 12%

"Meskipun pemberian insentif menyebabkan pemerintah kehilangan penerimaan, pemerintah tetap harus melakukan upaya untuk memastikan sektor swasta tetap bertahan," ujarnya dilansir khmertimeskh.com.

Otoritas Penerbangan Sipil melaporkan terdapat 3 bandara internasional di Kamboja yang melayani penerbangan internasional ke 12 negara serta kawasan administratif khusus Hong Kong dan Taiwan. Di negara tersebut, terdapat 5 maskapai lokal dan 26 maskapai internasional yang beroperasi.

Pada 2024, total penumpang yang dilayani maskapai penerbangan mencapai 6,24 juta orang atau sudah tumbuh 22% dari tahun sebelumnya. Angkutan barang melalui udara juga tumbuh 40% menjadi 77.800 ton pada tahun lalu.

Baca Juga: Negara Inclusive Framework Masih Lanjutkan Negosiasi Solusi 2 Pilar

Total penerbangan yang dioperasikan pada 2024 mencapai 58.354 penerbangan, atau naik 14% dibanding tahun sebelumnya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, tarif pajak, PPN, tiket pesawat, Kamboja

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 15 April 2025 | 13:15 WIB
LITERATUR PAJAK

Pahami Prosedur Restitusi PPN Usai Implementasi Coretax, Baca Buku Ini

Selasa, 15 April 2025 | 11:25 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Pengkreditan Pajak Masukan PPN bagi PKP Belum Penyerahan atau Ekspor

Selasa, 15 April 2025 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Industri Belum Siap, Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen atas Impor Mobil

Selasa, 15 April 2025 | 06:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Laporan Konsultan Pajak Bakal Jadi Bulanan, Sistem Baru Disiapkan

berita pilihan

Senin, 21 April 2025 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Perpanjang Lapor SPT Tahunan Badan? Perhatikan Waktu Pemberitahuannya

Senin, 21 April 2025 | 17:30 WIB
HARI KARTINI

Pernah Dengar Soal Pink Tax? Pajak Khusus untuk Produk Perempuan?

Senin, 21 April 2025 | 16:45 WIB
PROFESI KONSULTAN PAJAK

Pendaftaran USKP Periode I 2025 segera Dibuka! Simak Pengumuman KP3SKP

Senin, 21 April 2025 | 16:30 WIB
KONSULTAN PAJAK

Tak Beri Jasa Konsultasi, Cukup Lampirkan Surat Keterangan Bekerja

Senin, 21 April 2025 | 16:00 WIB
LITHUANIA

Belanja Pertahanan Ditambah, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif Pajak

Senin, 21 April 2025 | 15:30 WIB
PMK 81/2024

Catat! Perubahan Batas Waktu Setor PPh Pasal 26 atas Penjualan Saham

Senin, 21 April 2025 | 14:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Negara Inclusive Framework Masih Lanjutkan Negosiasi Solusi 2 Pilar

Senin, 21 April 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Sederet Provinsi yang Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan pada Tahun Ini

Senin, 21 April 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Negosiasi Bea Masuk AS, RI Harap Kesepakatannya Dicapai dalam 60 Hari