Segera Terbit, Buku Perpindahan Pengadilan Pajak, Kolaborasi LeIP-DDTC

Seperti diketahui publik, independensi Pengadilan Pajak telah menjadi perbincangan dan catatan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam menangani perkara pajak. Aspek independensi itu bakal makin disorot setelah transisi perpindahan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA berdasarkan Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023.

Pastinya, proses pemindahan ini akan menemui beragam tantangan dan hambatan. Mulai dari perbedaan konsep dan desain pengadilan pajak itu sendiri, struktur organisasi, sistem kepegawaian, hingga hukum acara.

Buku yang diterbitkan atas kerja sama LeIP dan DDTC tersebut menjadi simbol pengawalan publik atas proses penyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Secara garis besar, buku ini akan membahas konsep dan desain penanganan perkara pajak melalui pengadilan di bawah pengelolaan Mahkamah Agung (MA). Mulai dari pembahasan yang mendalam terkait permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dalam penanganan perkara disertai dengan faktor-faktor penyebabnya.

Kemudian, identifikasi setiap potensi tantangan dan hambatan penyesuaian pengelolaan Pengadilan Pajak oleh Mahkamah Agung, hingga menyoroti berbagai titik penting yang memerlukan penyesuaian kelembagaan, administrasi peradilan, dan teknis yudisial Pengadilan Pajak ke depannya.

Buku ini terdiri atas 5 bab. Bab pertama merupakan pengantar yang menjabarkan latar belakang penelitian hingga sistematika kajian.

Bab kedua, yakni 'Pembelajaran: Praktik Internasional, Sejarah Perkembangan, dan Penyatuan Atap Mahkamah Agung'. Di dalamnya juga membedah pembelajaran sejarah atas pembentukan dan perkembangan pengadilan pajak.

Bab ketiga, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengadilan Pajak'. Pada bab ini, pembaca juga akan disodorkan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap legislasi dan kelembagaan Pengadilan Pajak.

Bab keempat, 'Kondisi Pengadilan Pajak dan Kompatibilitasnya terhadap Badan Peradilan'. Bagian ini mengulas kedudukan Pengadilan Pajak, organisasi Pengadilan Pajak, hingga bahasan tentang anggaran, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi yang digunakan di Pengadilan Pajak.

Bab kelima, 'Kesimpulan dan Rekomendasi Transisi Pengadilan Pajak'. Bagian ini menyajikan rekomendasi atas kajian yang dijalankan LeIP yang bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan ke depan.

Tak hanya itu, temuan-temuan yang disampaikan dalam hasil buku ini telah beberapa kali disajikan dalam rapat kerja Pokja di MA. Karenanya, LeIP bersama DDTC memandang bahwa buku ini sangat strategis dalam membantu proses pengambilan keputusan berbasis data, baik oleh MA atau pemerintah.

Buku ini akan diluncurkan melalui diskusi terbatas yang akan diselenggarakan pada Rabu, 23 April 2025. Acara ini akan menjadi sarana diseminasi hasil penelitian kolaboratif serta sebagai forum untuk menjaring aspirasi pemerhati pengadilan pajak.

Sebagai informasi, acara tersebut akan dihadiri oleh para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga terkait di lingkungan pemerintah, praktisi hukum dan pajak, asosiasi, akademisi, serta media massa. (sap)