Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Seleksi CASN 2024: Pemerintah Buka Formasi Khusus Penempatan di IKN

A+
A-
2
A+
A-
2
Seleksi CASN 2024: Pemerintah Buka Formasi Khusus Penempatan di IKN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas (kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan formasi khusus yang disiapkan untuk langsung bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan formasi khusus tersebut tidak hanya disiapkan untuk Otorita IKN saja, tetapi juga seluruh unsur pemerintah pusat yang berpindah ke IKN sesuai tahapannya masing-masing.

"Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan saja untuk Otorita IKN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang akan pindah ke IKN," katanya dikutip dari situs web Kementerian PAN-RB, Jumat (26/1/2024).

Baca Juga: Konsultan Pajak yang Mau Jadi Kuasa Harus Tambah Status Lewat Coretax

Secara umum, Kementerian PANRB bertugas memetakan jumlah ASN yang dipindah ke IKN dari setiap instansi serta menyiapkan jumlah kebutuhan ASN, baik dari ASN yang sudah ada maupun yang akan direkrut.

ASN yang bekerja di IKN akan disiapkan sehingga fungsi pemerintahan di ibu kota baru tersebut dapat langsung berjalan secara optimal.

"Tentu kami koordinasi dengan K/L juga berapa sesungguhnya yang diperlukan bagi talenta-talenta unggul yang akan dipilih oleh K/L untuk langsung berkantor di IKN," ujar Anas.

Baca Juga: WP Harus Penuhi Syarat Ini Agar Akses Bikin Faktur Pajak Aktif Kembali

Nanti, jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang tersedia.

"Kami juga menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario bertahap," tutur Anas.

Sebagai informasi, pemerintah telah menyiapkan draf rancangan peraturan presiden (perpres) tentang pemindahan ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri ke IKN.

Baca Juga: DJP Ajak Masyarakat Manfaatkan Diskon Tiket dan PPN DTP Transportasi

Penetapan ASN yang pindah ke IKN dilakukan dengan mempertimbangkan jenjang pendidikan, kinerja, hasil penilaian potensi, asal daerah ASN, pejabat struktural, ataupun perintah atasan langsung. ASN yang berkinerja tinggi juga akan diprioritaskan untuk pindah ke IKN terlebih dahulu.

"Penilaian ASN dan pegawai lembaga negara independen (LNI)…mempertimbangkan…ASN dan pegawai LNI dengan kinerja tertinggi diprioritaskan untuk dipindah terlebih dahulu," bunyi Pasal 14 ayat (3) draf rancangan peraturan presiden. (rig)

Baca Juga: Malaysia Susun Tarif dan Objek Pajak Penjualan Terbaru, Berlaku 1 Juli

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : seleksi ASN, PNS, kebijakan pemerintah, kementerian PAN-RB, ASN, seleksi CASN 2024, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 Juni 2025 | 17:00 WIB
PER-8/PJ/2025

PER-8/PJ/2025 Turut Atur Penerbitan SKB PPh PHTB untuk Ahli Waris

Selasa, 10 Juni 2025 | 16:12 WIB
PER-10/PJ/2025

DJP Terbitkan Aturan Baru soal Pelaksanaan Pertukaran Informasi Pajak

Selasa, 10 Juni 2025 | 14:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Bikin NPWP tapi Penandaan Alamatnya Terkendala? Begini Solusinya

berita pilihan

Kamis, 12 Juni 2025 | 19:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Konsultan Pajak yang Mau Jadi Kuasa Harus Tambah Status Lewat Coretax

Kamis, 12 Juni 2025 | 18:30 WIB
PER-7/PJ/2025

Aturan Baru PKP di Kantor Virtual, Masa Transisi hingga Desember 2025

Kamis, 12 Juni 2025 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Ajak Masyarakat Manfaatkan Diskon Tiket dan PPN DTP Transportasi

Kamis, 12 Juni 2025 | 17:00 WIB
PER-7/PJ/2025

DJP Perinci Fungsi Nomor Identitas Perpajakan, Apa Saja?

Kamis, 12 Juni 2025 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Proses Aksesi RI ke OECD, DPR Harap Dampaknya ke Ekonomi

Kamis, 12 Juni 2025 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! 2 Dokumen Ini Perlu Dilampirkan saat Ajukan Restitusi Pajak

Kamis, 12 Juni 2025 | 15:11 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL

Melihat Pajak Minimum Global Lewat Kacamata Teori Keadilan John Rawls