KABUPATEN BOGOR

Setoran Pajak Hotel Turun, Pemkab Kejar Pajak Vila

Muhamad Wildan | Sabtu, 26 April 2025 | 14:00 WIB

Ilustrasi.

BOGOR, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berencana untuk melakukan pendataan atas vila-vila yang tidak berizin guna meningkatkan penerimaan pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor Andri Hadian mengatakan optimalisasi pajak atas vila diperlukan guna memperbaiki kinerja pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) perhotelan. Bappenda pun bakal melibatkan pihak kecamatan dalam pendataan vila tersebut.

"Kita lagi koordinasi dengan pihak kecamatan untuk pendataan karena ada masyarakat yang memiliki vila pribadi," ujar Andri, dikutip Selasa (22/4/2025).

Baca Juga: Pemprov DKI Dikabarkan Akan Hapus PKB Progresif

Pihak kecamatan akan diminta untuk menginventarisasi properti milik pribadi yang disewakan tanpa izin resmi sebagai vila.

Harapannya, setoran PBJT dari vila mampu membantu upaya perbaikan kinerja penerimaan pajak di tengah turunnya tingkat okupansi hotel pada tahun ini.

"Kalau tahun lalu [tingkat okupansi] bisa sampai 70%-90%, sekarang sekitar 65%," ujar Andri seperti dilansir bogor-today.com.

Sebagai informasi, jasa perhotelan adalah salah satu dari 5 objek PBJT. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya di hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen,wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, guesthouse, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daerah, pajak hotel, PBJT, perhotelan, vila, kabupaten bogor, kepatuhan pajak