KEBIJAKAN PAJAK

Soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Ini Kata ADB Institute

Muhamad Wildan | Senin, 21 April 2025 | 10:30 WIB

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Dekan Asian Development Bank (ADB) Institute Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pembentukan semi-autonomous revenue agency (SARA) harus memiliki tujuan yang jelas.

Jika pembentukan SARA dilaksanakan dengan tepat maka langkah tersebut bisa mendukung upaya peningkatan rasio perpajakan (tax ratio). Contoh sukses dari pembentukan SARA bisa dilihat di Ghana.

"Tahun 2009 ketika Ghana Revenue Authority (GRA) dibentuk, tax ratio-nya sekitar 10%. Pada 2022, meski cukup lama, mereka kelihatan punya grafik [tax ratio] yang cenderung terus meningkat, yang paling tinggi itu mencapai 14%," katanya, dikutip pada Senin (21/4/2025).

Kala itu, GRA dibentuk untuk menggabungkan 4 badan penerimaan yang ada sebelumnya, yakni Internal Revenue Service (IRS); Value Added Tax Service (VATS); Customs, Excise, and Preventive Service (CEPS); dan Revenue Agencies Governing Board (RAGB).

Meski GRA selaku SARA memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian, pemungutan, serta pelaporan penerimaan pajak secara tersendiri, GRA tetap berada di bawah Kementerian Keuangan Ghana.

"Jadi, tidak sepenuhnya otonom, dia semiotonom. Bagaimanapun at the end menteri keuangan itu harus pegang kendali. Sebagai bendahara negara, menteri keuangan harus memastikan untuk belanja negara uangnya itu cukup," ujar Bambang.

Seusai SARA dibentuk, lanjutnya, menteri keuangan tetap berwenang menentukan kebijakan fiskal atau pajak. SARA hanya diberi otonomi untuk mengadministrasikan pemungutan pajak.

"Pajak itu tidak hanya sumber penerimaan negara, tetapi juga bisa menjadi instrumen untuk menarik investasi. Fiscal policy tetap harus ada di tangan menteri keuangan. Tetapi, upaya mencarinya yang harus benar-benar di tangan SARA ini," tuturnya.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana untuk membentuk SARA bernama Badan Penerimaan Negara (BPN). Pembentukan BPN dipercaya bisa meningkatkan pendapatan negara menjadi sebesar 23% dari PDB.

"Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian BPN ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%," bunyi dokumen visi, misi, dan program Prabowo.

Pendapatan negara baik yang bersumber dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperlukan untuk membiayai pembangunan ekonomi. (rig)